ADVERTISEMENT

F-PDIP Terima 10 Aduan Intoleransi di Sekolah Negeri Jakarta Sejak 2020

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 10 Agu 2022 15:10 WIB
Rapat Fraksi PDIP DPRD DKI dengan Dinas Pendidikan.
Rapat Fraksi PDIP DPRD DKI dengan Dinas Pendidikan (Tiara/detikcom)
Jakarta -

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menerima 10 aduan terkait dugaan aksi intoleransi di lingkungan sekolah negeri di Jakarta. Aduan itu dihimpun dalam dua tahun terakhir.

Data tersebut dibeberkan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Asisten Pemerintahan DKI Jakarta pada Rabu (10/8/2022). Adapun salah satu agenda rapat hari ini adalah meminta klarifikasi mengenai laporan siswi dipaksa memakai jilbab.

"Jadi ada 10 case yang kita ungkapkan," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo.

Rio memandang praktik dugaan intoleransi dapat menimbulkan preseden buruk terhadap kota Jakarta yang penduduknya plural. Dia mengibaratkannya dengan fenomena gunung es.

"Fraksi PDIP menganggap Jakarta itu halaman Indonesia, ibu kota negara kalau DKI Jakarta masih dianggap menjadi praktik demikian tentu itu akan menjadi preseden yang tidak baik untuk daerah-daerah yang lainnya, apalagi kita telah dibaluti sebagai NKRI," ujarnya.

"Beberapa fenomena atau tren di DKI Jakarta yang kita selama ini selalu anggap fenomena gunung es. Artinya, ini adalah beberapa hal saja yang muncul di permukaan," tambahnya.

Mengenai aduan dugaan intoleransi, Rio menjelaskan, sejumlah aduan telah dilakukan mediasi ke stakeholder terkait. Adapun aduan datang dari sekolah tingkat SD, SMP, hingga SMA atau SMK.

Salah satu yang disinggung Rio ialah soal kasus viral guru SMAN 58 Jakarta Timur yang memaksa siswanya memilih Ketua OSIS nonmuslim pada 2020. Kemudian, ada pula kejadian murid kelas VII SMP Negeri 46 Jakarta yang ditegur karena tak mengenakan jilbab di lingkungan sekolah.

"Tempo hari saya sudah dimediasikan ke beberapa stakeholder ini mengenai larangan atau imbauan untuk tidak memilih ketua OSIS yang berbeda agama. Kemudian di SMA Negeri 58 tentang keluhan praktik-praktik demikian," jelasnya.

"Berikutnya, di SMP Negeri 46 yang tempo hari viral di medsos. Berikutnya, di SD Negeri 2 Jakpus, SMK Negeri 6 Jaksel, SMP 75 Jakbar, berikutnya SMPN 74 Jaktim, kemudian SDN 03 Tanah Sareal, SMP Negeri 250 Jaksel. Jadi ada 10 case. Jadi nanti ada penjelasan Pak Asisten dan Bu Kadis," imbuhnya.

Berikut ini rincian aduan yang diungkap Fraksi PDIP DPRD DKI:

1. SMA Negeri 58 Jakarta Timur (Sudah ada penyelesaian dari Disdik DKI)
- Memaksa siswa memilih Ketua OSIS nonmuslim
2. SMA Negeri 101 Jakarta Barat
- Mewajibkan siswi memakai kerudung pada hari Jumat dengan alasan penyeragaman pakaian sekolah
3. SMP Negeri 46 Jakarta Selatan (Sudah ada penyelesaian dari Disdik DKI)
- Peneguran siswi secara lisan karena tak menggunakan jilbab di sekolah
4. SD Negeri 2 Jakarta Pusat (Sudah ada penyelesaian dari Disdik DKI)
- Pengurus SDN 02 Cikini mewajibkan seluruh muridnya memakai baju muslim pada bulan Ramadan
5. SMK Negeri 6 Jakarta Selatan
- PDIP menerima aduan murid didik dipaksa mengikuti pelajaran Kristen Protestan, padahal mereka menganut agama Hindu dan Buddha
6. SMP Negeri 75 Jakarta Barat
- PDIP menerima aduan siswi dipaksa menggunakan jilbab sampai mendapatkan sindiran dari guru sekolah
7. SMP Negeri 74 Jakarta Timur
- PDIP menerima aduan siswi dipaksa menandatangani pakta integritas, salah satu poinnya wajib mengikuti kegiatan keagamaan dan penggunaan jilbab
8. SD Negeri 03 Tanah Sareal Jakarta
- Murid didik harus menggunakan celana panjang dan rok panjang
9. SMP Negeri 250 Jakarta Selatan (Sudah ada penyelesaian)
- Membuat soal UAS mendiskreditkan nama Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan mengkampanyekan Gubernur Anies Baswedan
10. SD Negeri 03 Cilangkap Jakarta Timur
- Murid nonmuslim dipaksa mengikuti kegiatan muslim, dari cara menyapa, kegiatan di lapangan, pengajian di dalam musala, hingga berdoa saat pulang.

Penjelasan Disdik DKI

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memastikan telah menindaklanjuti laporan aduan dugaan intoleransi di lingkungan sekolah negeri Jakarta. Adapun penindakan dilakukan dengan berbagai cara tergantung kasusnya, dari pembinaan hingga pemberian sanksi sampai mutasi bagi oknum guru yang melakukan intoleransi.

"Beberapa case yang disampaikan, SMP 46, pada saat itu yang kami fokuskan kalau sudah terjadi, jangan sampai ada anak yang merasa tidak nyaman di sekolah. Anak ini terlindungi, anak ini terlindungi," ujar Nahdiana.

"Anak-anak di SMA 58 (misalnya), ketika ada larangan tidak boleh memilih Ketua OSIS, gurunya sudah ada mutasi juga karena masukan tidak cukup dengan hukuman disiplin," tambahnya.

(taa/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT