.webp)
Prediksi wilayah DKI Jakarta akan tenggelam kembali ramai diperbincangkan. Awal pekan ini, kemungkinan tersebut kembali diingatkan lagi oleh Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, dalam acara konsultasi publik rencana kerja sama pengembangan SPAM di Provinsi DKI Jakarta.
Dalam acara tersebut, Arief menyoroti tingginya penggunaan air tanah di Ibu Kota. Arief khawatir kondisi tersebut jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan bencana tenggelamnya DKI Jakarta pada 2050, sesuai dengan prediksi para ahli.
"Salah satu hal yang saat ini menjadi tantangan kita bersama, bahwasanya di Provinsi DKI Jakarta isu tentang air minum yang memang masih tingginya pengambilan penggunaan dari air tanah. (Penggunaan air tanah) ini masih sangat besar sekali di Provinsi DKI Jakarta dan memang ini membuat kemudian banyak efek ekologi menjadi salah satu hal mengancam kehidupan di Jakarta," kata Arief, Senin (8/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perilaku masyarakat yang masih menggunakan air tanah dapat menenggelamkan 90 persen wilayah Jakarta, khususnya di bagian utara. Mengubah perilaku masyarakat ini, diakui Arief, menjadi tantangan pihaknya.
"Ada beberapa isu yang juga menjadi salah satu juga menjadi bagian dari tantangan PAM Jaya, di mana penurunan atas muka dari tanah itu sendiri dilansir oleh BBC di mana Jakarta yang kemudian saat ini akan bisa tenggelam dalam waktu yang tidak lama lagi ketika memang ini terus berlangsung," jelas Arief.
"Dan prediksinya di tahun 2050 diprediksikan 90 persen dari wilayah Jakarta terutama di bagian utara itu akan bisa juga kemudian tenggelam karena budaya atau kemudian penggunaan air yang kemudian tidak segera diselesaikan dan terus mengambil air dari tanah yang memang semakin seeking pastinya," sambungnya.
Oleh sebab itu, dia berharap PAM Jaya dapat memberikan pasokan air mencapai 100 persen kepada masyarakat. Arief memastikan PAM Jaya dan Pemprov DKI Jakarta akan menambah air baku melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan target pelayanan 100 persen pada 2030.
Berikut ragam wanti-wanti soal prediksi tenggelamnya Jakarta:
1. Ibu Kota Pindah ke IKN Salah Satu Cara Cegah Penurunan Tanah
Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat menyiapkan berbagai langkah untuk mencegah prediksi tersebut. Riza menyebut pemindahan Ibu Kota ke Kaltim salah satunya.
"Berbagai upaya dilakukan. Pemerintah pusat sendiri, salah satu tujuannya memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, di antaranya adalah mengurangi beban DKI Jakarta, termasuk beban adanya penurunan muka air tanah," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2022).
 Wagub DKI Jakarta Ahmad RIza Patria (Mulia Budi/detikcom) |
Simak juga video 'Kawasan Muara Baru Jakut Diprediksi Tenggelam pada 2050':
Simak penjelasan Wagub DKI selengkapnya di halaman berikutnya.
Riza menuturkan pemindahan Ibu Kota akan mengurangi jumlah masyarakat yang bermukim di Jakarta. Pasalnya, mayoritas pegawai pemerintahan bakal bermigrasi ke IKN. Hal itu tentu berdampak pada penggunaan air tanah yang selama ini menjadi faktor penurunan muka tanah di Jakarta.
"Tentu cukup banyak karena kan terjadi pergeseran jumlah warga yang ada di Jakarta ke IKN itu terjadi pengurangan. Perkantoran pusat kan berpindah, perkantoran pusat kan membutuhkan air yang tidak sedikit selama ini," jelasnya.
Di samping itu, Pemprov DKI mempercepat penyediaan air bersih di lingkungan masyarakat. Tujuannya mencegah terjadinya eksploitasi air tanah di berbagai sektor.
"Supaya tidak ada lagi apa namanya penyedotan air tanah melalui pompa-pompa di rumah-rumah, kita upayakan air bersih itu didapatkan melalui PAM Jaya, dan beberapa upaya lainnya," ujarnya.
Dia pun mengimbau warga agar menyetop perilaku menyedot air tanah dengan pompa.
"Bagi seluruh warga, khususnya di masyarakat kita, agar juga tidak menggunakan air secara berlebihan dan juga di antaranya bagi industri, perkantoran, hotel, apartemen juga kita minta juga tidak menggunakan pompa untuk mendapatkan air bersih tapi melalui saluran PAM yang ada," tambahnya.
2. Bangun Tanggul di Pesisir
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah mengatakan Pemprov DKI sudah menyiapkan langkah-langkah mencegah Jakarta tenggelam pada 2050. Kebijakan yang disiapkan DKI sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
"Pembangunan tanggul pantai di pesisir Jakarta, kolaborasi dengan Kementerian PUPR. Saat ini telah terbangun tanggul pantai antara lain di Kamal Muara, Muara Baru, Cilincing, dan lain-lain," kata Afan saat dihubungi detikcom, Senin (8/8/2022).
Adapun Pemprov melakukan pengendalian ekstraksi air tanah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.
Simak selengkapnya wanti-wanti DPRD DKI soal prediksi DKI tenggelam di halaman berikutnya.
Afan juga berbicara soal pemerataan cakupan air minum yang ditargetkan rampung tahun 2030. Dia mengatakan perluasan dilakukan dengan mengurangi non-revenue water (NRW) dan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Dia menyampaikan, sejauh ini telah dibangun instalasi pengolahan air (IPA) Hutan Kota berkapasitas 500 lps dengan area layanan pada area pesisir sisi barat.
3. Pemprov Diminta Tegas soal Aturan Pakai Air Tanah
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ida Mahmudah meminta ketegasan Pemprov DKI terkait aturan pemakaian air tanah.
"Ini memang ketegasan pemda DKI terkait aturan pemakaian air tanah," kata Ida kepada wartawan, Senin (8/8).
Ida kemudian mencontohkan belum masuknya pipa air bersih ke rumah susun (rusun). Hal ini, kata dia, mengakibatkan masih dipakainya air tanah untuk memenuhi kebutuhan.
"Satu contoh saja rumah susun kita itu banyak yang belum tersambungkan oleh air PAM. PDAM belum menyambungkan pipanya ke rumah susun yang ada di pemda DKI, ini satu contoh. Memang kurang konsennya kita terhadap pemakaian air ini," kata dia.
Ida mendorong adanya peraturan daerah (perda) terkait penggunaan air tanah ini. Dia berharap terkait aturan penggunaan air tanah ini harus menjadi perhatian bersama.
"Kalau kita mau mencegah adanya kekurangan air tanah ya seharusnya kita segera mungkin menetapkan Perda yang sudah dibuat DPRD. Nah saya berharap ini memang menjadi konsen kita bersama bahwa aturan yang sudah dibuat untuk ditegakkan, ini yang pasti," kata dia.
4. Pemerintah Diharap Ambil Action Plan dengan Cepat
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Syarif mengatakan prediksi Jakarta tenggelam sudah diingatkan sejak 15 tahun lalu.
"Yang pertama saya ingin katakan prediksi itu sudah lama ya diingatkan 15 tahun yang lalu. Banyak faktor yang menyebabkan DKI itu terancam tenggelam, ada pemanasan global, penurunan permukaan tanah, sekarang penggunaan air tanah yang tak terkendali sehingga merusak struktur tanah sehingga terjadi penurunan tanah, sehingga Jakarta kalau dilihat tepi pantai itu sudah di bawah pantai, sehingga ada upaya misalnya membuat tanggul," kata Syarif kepada wartawan, Senin (8/8).
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Syarif kemudian menyinggung penggunaan air tanah yang tak terkendali. Dia lalu mengajak semua pihak untuk sadar dan mencari solusi terkait penggunaan air tanah yang berlebih itu.
"Berkaitan dengan penggunaan air tanah yang tidak terkendali toh isu itu sudah lama dan saya berpendapat harus segera sama-sama semua pihak sadar yuk kita mulai urai masalahnya, mengambil action plan yang cepat sehingga tidak tambal sulam ya, secara sistematis," kata dia.
Guna mencegah penggunaan air tanah yang berlebihan itu, Syarif meminta PAM Jaya melakukan program pipanisasi sehingga warga bisa menjangkau persediaan air bersih.
"Ke depan kita harapkan memang PAM Jaya untuk menyediakan pipanisasi air PAM yang cukup menjangkau itu, kemudian orang tidak menggunakan air tanah," tutur dia.
