ADVERTISEMENT

Penggugat Nikah Beda Agama Sebut UU Adminduk Bentuk Penyelewengan Hukum

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 05 Agu 2022 10:38 WIB
Sidang uji formil UU KPK kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Sidang mendengarkan kesaksian pakar hukum Bagir Manan.
Sidang MK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah pemohon memperbaiki gugatan judicial review UU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Pemohon meminta agar pernikahan beda agama yang dibolehkan UU Adminduk agar dicabut sebab telah menyelewengkan hukum.

"Pemohon III merupakan kepala keluarga bagi istri dan buah hatinya khawatir terhadap masa depan anak dengan adanya pergeseran norma atau nilai-nilai agama yang disebabkan oleh penjelasan pasal yang diuji. Di mana memberikan legitimasi terhadap penyelewengan hukum berupa perkawinan antar-umat yang berbeda agama," kata Emir Dhia Isad yang tertuang dalam Risalah Sidang MK yang dikutip detikcom, Jumat (5/8/2022).

Pemohon meminta agar isu pernikahan mengacu ke UU Perkawinan, termasuk dalam UU Adminduk.

"Bahwasanya Undang-Undang Perkawinan dalam perumusan dapat disimpulkan yang menjadi asas dari perkawinan itu sendiri adalah agama menentukan sahnya suatu perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (monogami terbuka), calon suami-istri harus matang jiwa raga, mempersukar perceraian, hak dan kewajiban suami-istri yang seimbang," ucap pemohon.

Selain itu, penggugat juga memperbaiki uraian dan penjelasan dalam kedudukan hukum dan alasan permohonan.

"Para Pemohon juga menambahkan potensi kerugian konstitusional," ujar Emir.

Sebagaimana diketahui, selain Emir Dhia Isad, ikut pula menggugat Syukrian Rahmatul'ula, dan Rahmat Ramdani. Mereka menguji Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Para Pemohon sebagai sarjana hukum di bidang hukum keluarga mempersoalkan ketentuan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang memperbolehkan suatu perkawinan tanpa didahului dengan ritual agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Kamis (21/7/2022), Emir Dhia Isad mengatakan para Pemohon melakukan pengujian UU Adminduk didasarkan pada perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia, prinsip perkawinan, dan ketahanan keluarga.

"Penjelasan dari Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan jelas bertentangan dengan nilai-nilai filosofi konstitusional yang secara tersirat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan juga dimaknai sebagai negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan negara dan menyelenggarakan pemerintahan," kata Emir.

Menurut Emir, pasal tersebut mengandung makna negara berkewajiban untuk membuat segala bentuk peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. UUD 1945 tidak memisahkan agama dengan negara dan kebebasan beragama dijamin oleh negara.

"Nilai-nilai agama merupakan sumber dari kebijakan-kebijakan negara. Maka segala kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama bertentangan pula dengan konstitusi," tegas Emir.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon dalam petitum meminta MK untuk menyatakan Penjelasan Pasal 35 UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945.

Lihat juga Video: PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ma'ruf Amin: Tidak Boleh

[Gambas:Video 20detik]




(asp/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT