Bambang Widjojanto (BW) tetap pada pendiriannya bahwa Mardani H Maming bukanlah seperti yang disangkakan KPK sebagai penerima suap. Keyakinan itu tetap disuarakan BW meski kini tidak lagi memegang surat kuasa dari Maming.
Kehadiran BW sebagai pembela Maming ini sempat mengejutkan. Sebab, BW selama ini dikenal sebagai sosok yang pernah menduduki jabatan pimpinan KPK.
"Karena ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus dipertukarkan dan dipertaruhkan di situ, itu sebabnya dengan terhormat saya mengambil amanah atas penunjukan dari PBNU ini dan mari kita uji di lembaga praperadilan," kata BW di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa, 12 Juli 2022.
PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memang menugaskan BW untuk membela Maming yang mengajukan praperadilan melawan KPK di PN Jaksel. Selain BW, ada nama pesohor lain, yaitu Denny Indrayana, yang diketahui sebagai mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham. Kepentingan PBNU sendiri lantaran Maming adalah Bendahara Umum PBNU meski perkara di KPK yang menjeratnya berkaitan dengan jabatan sebelumnya sebagai Bupati Tanah Bumbu.
Memangnya apa salah Maming hingga dijerat sebagai tersangka oleh KPK?
Maming disangkakan menerima suap dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebagai pemberi suap, KPK menyebut nama Henry Soetio sebagai pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN). Namun Henry Soetio diketahui telah meninggal dunia.
Dalam duduk perkara yang disampaikan KPK sebelumnya, perkara ini berawal dari niat Henry Soetio mendapatkan IUP operasi dan produksi atau IUP OP milik PT BKPL atau Bangun Karya Pratama Lestari seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu Henry Soetio mendekati Mardani Maming.
Mardani Maming menyambut dengan mempertemukan Henry Soetio dengan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu. Singkatnya IUP OP PT BKPL beralih ke PT PCN dengan dugaan beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja dibuat tanggal mundur. Selain itu Maming meminta Henry Soetio mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan dan diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU atau Angsana Terminal Utama yang adalah perusahaan milik Mardani Maming.
PT ATU serta sejumlah perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan diduga fiktif dan sengaja dibentuk Mardani Maming. Dalam perjalanannya diduga terdapat sejumlah pemberian uang dari Henry Soetio ke Mardani Maming yang kemudian dalam aktivitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja sama underlying guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani Maming tersebut.
Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp 104,3 miliar dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2020.
Hal inilah yang diyakini BW bahwa sejatinya Maming tidak melakukan korupsi ataupun menerima suap. Lantas apa?
Simak juga video 'Fakta Mardani Maming, Tersangka Suap dan Gratifikasi Rp 104,3 miliar':
Silakan ke halaman berikutnya.
