ADVERTISEMENT

Pemprov DKI Bahas Besaran Denda Pajak Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi

Nahda Rizki Utami - detikNews
Rabu, 03 Agu 2022 15:16 WIB
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menggelar uji emisi gratis untuk kendaraan roda dua maupun empat. Antusias warga yang ingin uji emisi mengakibatkan antrean panjang.
Ilustrasi uji emisi (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mewajibkan kendaraan yang berusia lebih dari tiga tahun memenuhi baku mutu uji emisi. Kendaraan yang belum melakukan uji emisi akan dikenai denda saat membayar pajak.

"Jika tidak lulus uji emisi dan/atau belum melakukan uji emisi dikenakan denda pajak," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam keterangan tertulis, Rabu (3/8/2022).

Asep menjelaskan besaran denda yang akan dijatuhkan sedang dibahas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Koefisien dendanya saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Kemendagri dan Kemenkeu," ujar Asep.

Asep memastikan pemenuhan baku mutu hasil uji emisi sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan berlaku mulai Desember 2022. Pemprov DKI, sambungnya, juga sedang membahas lebih lanjut bersama Polda Metro Jaya.

"Kita sedang memformulasikannya bersama oleh Dinas Lingkungan Hidup, Polda Metro Jaya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, dan Dinas Perhubungan," jelas Asep.

Sebagai informasi, Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 206 ayat 2 (a) yang mengatur bahwa pemenuhan uji emisi diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun dan Pasal 531 poin F bahwa pemenuhan baku mutu hasil uji emisi sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk unsur pencemar lingkungan diberlakukan 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Bayar Parkir Lebih Mahal

Plt Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat (DLH Jakpus) Edy Mulyanto mengatakan ada sanksi berupa tarif parkir lebih mahal untuk kendaraan tak lulus uji emisi.

"Direncanakan nanti berdasarkan peraturan gubernur kendaraan yang masuk mal tapi dia tidak lolos uji emisi dan belum uji emisi akan dikenakan biaya parkir dua kali lipat," kata Edy saat dihubungi, Kamis (28/7).

Edy menyebutkan nantinya akan diberlakukan juga di beberapa pusat belanja dan tempat parkir umum di Jakpus. Termasuk kawasan IRTI Monas yang menjadi salah satu yang akan menerapkan peraturan tersebut.

"Sudah dilakukan di lapangan adalah kalau kita parkir saja misalkan di mal, atau parkiran umum, itu sekarang kalau kita tidak lolos uji emisi, kita kan punya aplikasi e-uji emisi, itu akan terlihat kendaraan tertera tidak lulus nih, itu akan ditambahkan charge untuk parkirnya sehingga misalkan yang biasa Rp 15 ribu, itu bisa dua kali lipat jadi Rp 30 ribu atau mungkin bisa lebih besar lagi," ujarnya.

Edy mengatakan pihaknya sudah mengadakan 11 kali uji emisi kendaraan. Saat ini, pihaknya juga tengah gencar melakukan uji emisi kembali terhadap kendaraan.

"Kebetulan kita punya alatnya yang bisa kita lakukan, kebetulan kapasitasnya tidak terlalu besar, menjangkaunya dalam satu hari itu hanya beberapa kendaraan. Tapi bisa itu kita programkan, karena alatnya ada di kita. Pengendara yang ikut uji emisi semuanya gratis tidak dipungut biaya," ucapnya.

Simak juga 'Kala Alasan Pemprov DKI Jakarta Tunda Tilang Uji Emisi':

[Gambas:Video 20detik]




(aik/aik)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT