KPU Minta Aturan Dapil di 3 Provinsi Baru Papua Tuntas Sebelum Februari 2023

ADVERTISEMENT

KPU Minta Aturan Dapil di 3 Provinsi Baru Papua Tuntas Sebelum Februari 2023

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 02 Agu 2022 16:39 WIB
Partai NasDem juga mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). Mereka dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G Plate.
Ketua KPU RI (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan pihaknya berdiskusi dengan DPR RI terkait payung hukum pelaksanaan Pemilu 2024 di tiga provinsi baru di wilayah Papua. Dia mengatakan aturan itu harus segera ada.

"KPU akan bicarakan lanjut dengan DPR pemerintah bagaimana konsekuensi elektoral sehubungan dengan daerah sehubungan dengan otonomi baru di Papua, dengan mekanisme revisi UU maupun apa pun supaya ada payung hukumnya saat pelaksanaan pemilu 2024 di Papua," ujar Hasyim di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Dia mengatakan masih ada waktu untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Dia berharap aturan terkait daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024 di tiga provinsi baru wilayah Papua tuntas sebelum Februari 2023.

"Penataan dapil mulai Oktober 2022 sampai Februari 2023. Maka sebelum Februari 2023 itu sudah ada payung hukum untuk itu supaya ada gambaran dapil seperti apa dan kita akomodir dalam menyusun dapil. Sehingga akhir tahun ini Desember ada keputusan format materi muatan pemilu dan bisa diakomodir dalam penyusunan penataan dapil dalam struktur Oktober 2022 sampai Februari 2023," jelas Hasyim.

"Kemudian kalau sudah ada dapilnya masuk tahapan pencalonan Mei 2023, sudah lebih siap, Parpol juga bisa menyiapkan kader terbaik untuk maju ke DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di Papua," lanjutnya.

Hasyim juga memberi tanggapan terkait Orang Asli Papua yang masih belum memiliki e-KTP untuk menjadi peserta pemilu. Menanggapi hal tersebut, Hasyim mengatakan KPU akan menyediakan jaminan konstitusional terhadap warga negara yang dapat menggunakan hak pilihnya.

"Nanti sebelum masuk ke tahapan pemutakhiran data pemilih dalam rangka menyusun daftar pemilih koordinasi kami dengan dukcapil yang mengatur tata kelola data kependudukan. Kalau kami kan mengatur data pemilih supaya sinkron, termasuk pemilih kita di Papua," kata Hasyim.

Hasyim meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) menyampaikan daftar warga Papua atau adat untuk disampaikan ke KPU. Nantinya, daftar dari MRP disinkronkan dengan data yang ada.

"Apakah namanya sudah ada atau belum, jika kalau belum kita masukkan dan kalau udah dimasukkan kita cek administrasi kependudukan apa sudah rekam e-KTP, sudah masuk database kependudukan, sudah punya e-KTP belum," ungkapnya.

"Kalau belum, administrasi kependudukan belum selesai, belum punya e-KTP belum punya NIK kita akan koordinasikan dengan pemerintah supaya hal administrasi kependudukan dapat dipenuhi NIK, e-KTP, terutama berkaitan dengan daftar pemilih," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murip mengungkap mayoritas warga di Papua belum merekam KTP elektronik (e-KTP). Padahal, e-KTP diperlukan untuk menjadi pemilih dalam Pemilu 2024.

"Mayoritas belum merekam e-KTP, ada warga Papua di daerah pegunungan," kata Timotius setelah audiensi dengan pihak KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Timotius mengatakan pihaknya bakal mendorong orang asli Papua di 28 kabupaten/kota untuk melakukan perekaman e-KTP. Dengan begitu, semua warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa mengikuti Pemilu 2024.

(ain/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT