Legislator Kritik Kominfo Gegara Anak Nggak Bisa Dota, NasDem Bela Johnny

Legislator Kritik Kominfo Gegara Anak Nggak Bisa Dota, NasDem Bela Johnny

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 02 Agu 2022 14:46 WIB
Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Kresna Dewanata. (Foto: dok. Istimewa)
Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Kresna Dewanata. (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Anggota DPR Fraksi PKB Luluk Hamidah mengkritik Kemenkominfo lantaran anaknya tidak bisa bermain game Dota setelah diblokir. Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Kresna Dewanata menilai langkah yang diambil Menkominfo sekaligus Sekjen NasDem Johnny G Plate terkait pemblokiran itu demi kepentingan bangsa.

"Kemenkominfo kan bukan secara perorangan, tetapi sebagai regulator tentunya harus bisa mengedepankan kepentingan bangsa. Jadi bukan masalah disalahkan atau menyalahkan tetapi lebih ke arah aturan bisa ditegakkan atau tidak," kata Kresna saat dihubungi, Selasa (2/8/2022).

Kresna meminta agar semua pihak melihat tindakan Kemenkominfo dari sudut pandangan proteksi warganya. Menurutnya, ketidakpatuhan para penyelenggara sistem elektronik merugikan Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya seluruh PSE harus berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah," ucapnya.

Kemudian, dia menyoroti perusahaan digital game seharusnya mereka bisa lebih taat dengan aturan. Pasalnya, lanjut Kresna, mereka banyak mendapatkan keuntungan dari Indonesia.

ADVERTISEMENT

"Terkait dengan game seharusnya PSE tersebut paham bahwa mereka banyak mendapatkan keuntungan di Indonesia, baik segi market, promosi, maupun pemanfaatan lainnya. Seharusnya ya mereka juga harus taat kepada regulasi pemerintah yang memproteksi seluruh warga negaranya," ujarnya.

Kresna mengatakan blokir yang dilakukan Kemenkominfo hanya sementara bagi para PSE. Dia meminta agar Kemenkominfo mencabut permanen jika para penyelenggara tersebut tetap tidak patuh.

"Jika tetap tidak taat, maka sebagai bentuk penegakan aturan, ya memang harus diambil tindakan permanen. Dan para PSE tersebut sekali lagi harus paham bahwa risiko kehilangan market yang luas bisa terjadi jika tidak taat aturan pemerintah. Akan banyak PSE terdaftar yang bisa me-replace keberadaan PSE yang tidak taat tersebut," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Luluk Hamidah menceritakan dirinya sempat diprotes anaknya yang tak bisa mengakses game Dota buntut pemblokiran oleh Kementerian Kominfo. Luluk mengkritik regulasi Kominfo yang, menurutnya, diterapkan tanpa sosialisasi.

Cerita tersebut disampaikan Luluk lewat akun Twitternya @lulukhamidah. Dia diminta anaknya menghubungi Kominfo gegara tak bisa main Dota.

"Pagi-pagi anak laki aku minta agar telepon @kemkominfo karena gak lagi bisa main DOTA. Pas asik main eh tiba-tiba terguling dan gagal login. Anakku kenal Dota 1 sejak SD, lalu serius ke Dota 2. Solusi terbaik gimana ya bos setelah regulasi ini?" kata Luluk seperti dikutip detikcom, Selasa (2/8). Cuitan Luluk sudah disesuaikan.

Dimintai konfirmasi, Luluk menjelaskan lebih jauh maksud cuitannya. Menurutnya, pemerintah memang memiliki wewenang, tapi gagal mengomunikasikan kewenangannya.

"Terkait dengan pemblokiran akses beberapa platform game, seperti Steam, Dota, hingga CS:GO, yang lagi ramai saat ini, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo gagal melakukan komunikasi secara efektif," kata Luluk.

Karena itulah, kata dia, masyarakat kini kecewa dan menganggap Kominfo sebagai lembaga tukang blokir. Dia menilai harusnya Kominfo menyediakan dahulu ruang dialog soal kebijakan tersebut.

Simak Video: PayPal Belum Daftar PSE, Kominfo Kontak Kedubes AS

[Gambas:Video 20detik]



(maa/fca)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads