ADVERTISEMENT

Anaknya Nggak Bisa Main Dota, Legislator PKB Kritik Kominfo!

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 02 Agu 2022 10:37 WIB
Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)
Anggota DPR Fraksi PKB Luluk Hamidah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Anggota DPR Fraksi PKB Luluk Hamidah menceritakan dirinya sempat diprotes anaknya yang tak bisa mengakses game Dota buntut pemblokiran oleh Kementerian Kominfo. Luluk mengkritik regulasi Kominfo yang menurutnya diterapkan tanpa sosialisasi.

Cerita tersebut disampaikan Luluk lewat akun Twitternya @lulukhamidah. Dia diminta anaknya menghubungi Kominfo gegara tak bisa main Dota.

"Pagi-pagi anak laki aku minta agar telepon @kemkominfo karena gak lagi bisa main DOTA. Pas asik main eh tiba-tiba terguling dan gagal login. Anakku kenal Dota 1 sejak SD, lalu serius ke Dota 2. Solusi terbaik gimana ya bos setelah regulasi ini?" kata Luluk seperti dikutip detikcom, Selasa (2/8/2022). Cuitan Luluk sudah disesuaikan.

Dimintai konfirmasi, Luluk menjelaskan lebih jauh maksud cuitannya. Menurutnya, pemerintah memang memiliki wewenang, tapi gagal mengomunikasikan kewenangannya.

"Terkait dengan pemblokiran akses beberapa platform game, seperti Steam, Dota, hingga CS:GO, yang lagi ramai saat ini, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo gagal melakukan komunikasi secara efektif," kata Luluk.

Karena itulah, kata dia, masyarakat kini kecewa dan menganggap Kominfo sebagai lembaga tukang blokir. Dia menilai harusnya Kominfo menyediakan dahulu ruang dialog soal kebijakan tersebut.

"Kemenkominfo dianggap lembaga tukang blokir. Sementara aspek manfaat dan kepentingan yang harus dijaga justru tidak terinformasikan secara baik. Ini kan ironis dengan nama kementeriannya," ujar dia.

"Saran saya, sediakan ruang dialog dan informasi yang lebih meaningful, mencerdaskan, sehingga masyarakat khususnya pengguna game tersebut dapat memahami tujuan baik di balik pemblokiran platform tersebut. Yang terjadi sekarang kan terkesan ujug-ujug, spontan, dan mengagetkan," lanjutnya.

Luluk menyebut pada akhirnya kebijakan Kemenkominfo itu merugikan anak-anak muda yang memang serius menggeluti permainan yang diblokir tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah justru bisa melobi para penyedia game online tersebut.

"Dengan jumlah pengguna game yang begitu besar dari sejumlah platform yang diblokir, harusnya pemerintah, sebelum memblokir, bisa memanfaatkan jumlah yang sangat besar dari pengguna game ini sebagai kekuatan lobi dan negosiasi terhadap penyedia layanan agar mematuhi aturan pemerintah. Indonesia ini pasar digital yang sangat besar. Mereka pasti butuh kita. Tapi lakukanlah itu dengan cerdas. Jangan dibiasakan membuat masyarakat kecewa duluan, baru ada penjelasan," tuturnya.

Penjelasan Menkominfo

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate buka suara soal langkah memblokir PayPal, Steam, Dota, hingga Epic Games karena permasalahan pendaftaran PSE Lingkup Privat. Johnny G Plate menyebut pihaknya memperhatikan pendapat masyarakat dan telah melakukan normalisasi terhadap sejumlah layanan.

Hal ini disampaikan Johnny G Plate menjawab pertanyaan wartawan usai pendaftaran Pemilu 2024 di KPU, Jakarta, Senin (1/8). Johnny mulanya menjelaskan tentang tugas Kementerian Kominfo menegakkan aturan PSE yang tertuang dalam PP No 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Pemenkominfo No 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Johnny menyinggung tujuh perusahaan yang belum melakukan pendaftaran sembari menekankan pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan perusahaan tersebut maupun kedutaan negara sahabat. Untuk PayPal dan Steam, Johnny menyebut pihaknya sudah menormalisasi dengan catatan.

"Dari sekian banyak PSE, terdapat tujuh PSE yang perlu dilakukan proses komunikasi, ya, dan komunikasinya sudah dilakukan, baik langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut maupun melalui kedutaan besar negara-negara sahabat kita yang menurut Kominfo, ya, kantor pusat PSE tersebut berada. Yang hingga saat ini, termasuk PayPal dan Steam, kami telah melakukan normalisasi kegiatan di dalam ruang digital dengan catatan ya, PSE tersebut tetap harus memenuhi kewajiban pendaftarannya," kata Johnny Plate.

Simak juga video 'Bantah Loloskan Situs Judi Online di PSE, Menkominfo: Kita Bersihkan!':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT