Bareskrim Blokir Rp 8 M Sisa Rekening Terkait ACT

ADVERTISEMENT

Bareskrim Blokir Rp 8 M Sisa Rekening Terkait ACT

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 02 Agu 2022 14:31 WIB
Izin ACT dicabut Kemensos ramai diperbincangkan. Pencabutan izin ACT oleh Kemensos itu sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran oleh ACT.
Ilustrasi berkaitan dengan ACT. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta -

Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil mengamankan sejumlah dana yang tersisa di rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Total yang tersisa sebesar Rp 8 miliar.

"Data terbaru penyidik berhasil mengamankan blokir sejumlah dana yang tersisa sebesar Rp 3 miliar di beberapa rekening yayasan ACT," ujar Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah dalam konferensi pers, Selasa (2/8/2022).

Nurul mengatakan pihaknya juga menemukan Rp 5 miliar di rekening lainnya. Rekening-rekening tersebut juga telah diblokir.

"Selain itu ditemukan dana sebesar Rp 5 miliar yang juga akan dilakukan pemblokiran," katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara.

"Kalau TPPU sampai 20 tahun," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Dua tersangka lainnya, yakni Hariyana Hermain, yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Ada juga tersangka lain, yakni Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempatnya pun disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP.

Selain itu, Ibnu Khajar dkk disangkakan Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

Simak Video: PPATK Blokir 843 Rekening Terkait Kasus ACT, Totalnya Rp 3 M

[Gambas:Video 20detik]



(azh/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT