ADVERTISEMENT

Jokowi Minta Mahfud Libatkan Masyarakat Bahas Finalisasi RKUHP

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 02 Agu 2022 12:08 WIB
Jakarta -

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menjadi polemik di publik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta jajarannya kembali mendiskusikan berbagai masalah yang dianggap bakal timbul dari RKUHP itu.

"Kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat," kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Jokowi ingin agar publik benar-benar memahami masalah dari RKUHP itu. Atas hal itu, lanjut Mahfud, diskusi yang lebih masif dengan publik akan dilakukan.

"Bapak Presiden memerintahkan atau meminta kepada kami dari pemerintah yang terkait dengan ini untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan itu," kata Mahfud.

Mahfud lantas menjelaskan mengenai hukum sebagai cermin kesadaran hidup masyarakat. Menurut Mahfud, hukum yang akan diberlakukan harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat.

"Itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum," ujar Mahfud.

Selanjutnya 14 poin yang saat ini masih menjadi masalah dalam pembahasan RKUHP akan dibahas dalam diskusi-diskusi yang lebih terbuka. Ada dua jalur pembahasan yang akan dilakukan.

"Pertama akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah ini, kemudian jalur yang kedua terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu," ujar Mahfud.

(dhn/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT