ADVERTISEMENT

Eks Dirjen Kemendag-Lin Che Wei Diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 01 Agu 2022 18:06 WIB
Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana
Foto: dok. Kejagung
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan berkas barang bukti dan 5 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya atau minyak goreng pada Januari 2021-Maret 2022 kepada jaksa penuntut umum (JPU). Para tersangka akan segera diadili.

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah melaksanakan serah-terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas lima berkas perkara tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 kepada jaksa penuntut umum pada Jampidsus dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/8/2022).

Adapun berkas 5 orang tersangka yang dilimpahkan ke JPU adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku eks Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag), Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, dan Lin Che Wei selaku swasta.

Ketut menerangkan, jaksa penuntut umum akan segera menyusun surat dakwaan untuk kelengkapan berkas pelimpahan. Para tersangka akan diadili di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

"Setelah serah-terima tanggung jawab dan barang bukti, tim jaksa penuntut umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan kelima berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Ketut.

Selanjutnya, para tersangka dilakukan penahanan dalam tahap tuntutan selama 20 hari terhitung mulai hari ini sampai 20 Agustus. Indrasari Wisnu, Master Parulian, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Lalu Picare Tagore dan Stanley MA ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Lin Che Wei ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat.

Ketut menerangkan, berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil setelah jaksa peneliti melakukan penelitian terhadap berkas perkara lima tersangka. Kejagung menyebut kerugian perekonomian negara dalam kasus ini mencapai Rp 18.359.698.991.659.

"Sebelumnya, berkas perkara atas nama lima tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 dinyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung," ujarnya.

"Dalam perkara ini, akibat perbuatan para tersangka, yakni Tersangka IWW, Tersangka MPT, Tersangka SM, Tersangka PTS, dan Tersangka LCW alias WH mengakibatkan kerugian perekonomian negara Rp 18.359.698.991.659," imbuhnya.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kelangkaan Minyak Goreng

Awal mula perkara ini diketahui pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan ekspor minyak goreng tidak melaksanakan kebijakan pemerintah itu.

"Maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO serta DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah," imbuhnya.

Setelah melakukan penyelidikan, Kejagung menjerat para tersangka itu. Burhanuddin menilai perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian negara. Tak hanya itu, mereka juga yang menyebabkan minyak goreng langka.

"Perbuatan para Tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya Kerugian perekonomian negara (mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat)," jelas Burhanuddin.

(whn/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT