.webp)
KPK memastikan bakal berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait Surya Darmadi, yang merupakan buron KPK. Hal ini lantaran Kejagung baru saja menetapkan Surya Darmadi jadi tersangka terkait perkara perizinan pengolahan kelapa sawit.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan bakal terus melakukan koordinasi dengan pihak Kejagung. Ali juga mengaku mengapresiasi langkah Kejagung yang juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dalam perkara yang diusut Kejagung.
"KPK melalui Korsup terus berkoordinasi dengan pihak Kejagung. Kami pastikan sudah dilakukan, nanti ke depan tentu kita ada kerja sama ya, terkait dengan ini. Dan kami support dan apresiasi tentunya pihak Kejaksaan Agung yang telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Senin (1/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali menjelaskan perkara Surya Darmadi yang tengah diungkap Kejagung berbeda dengan perkaranya di KPK. Namun, Ali memastikan bakal terus bekerja sama soal Surya Darmadi dengan pihak Kejagung.
"Sekalipun ini berbeda dengan perkara KPK, untuk KPK kan suap dan saat ini DPO. Tetapi, pelakunya kan sama ya, tentu nanti akan kerja sama kita, bagaimana kita terus koordinasi terkait dengan pencarian DPO ini," ujar Ali.
Tak hanya itu, Ali memastikan KPK bakal membuka peluang kerja sama dengan pihak otoritas lainnya. Hal itu lantaran beredar kabar bahwa Surya Darmadi berada di luar negeri.
"Kalau informasi dari pihak Kejaksaan Agung disampaikan, kan yang bersangkutan ada di luar negeri, tentu ini akan kami bicarakan lebih lanjut, diskusikan dengan otoritas yang berkaitan," jelasnya.
"Nanti tentu kami akan koordinasikan. Kami akan komunikasikan ke depannya, penanganan perkaranya, bahwa yang pasti yang utama kan kehadiran dari Tersangka ini yang sudah KPK DPO-kan kalau kemudian nanti sudah didapatkan pasti akan kami proses," terang Ali.
Diketahui, Kejagung baru saja menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka. Surya Darmadi diduga melakukan kongkalikong dengan Thamsir Rachman yang menjabat Bupati Indragiri Hulu terkait perizinan kegiatan pengolahan kelapa sawit perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi.
"Bahwa pada 2003, SD selaku Pemilik PT Duta Palma Group (di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani) melakukan kesepakatan dengan RTR selaku Bupati Indragiri Hulu (Periode 1999-2008) untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/8/2022).
Ketut menyebut perizinan itu berada di lahan kawasan hutan, yakni di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL) maupun hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, kata Ketut, kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat secara melawan hukum tanpa adanya izin prinsip dengan tujuan agar izin pelepasan kawasan hutan bisa diperoleh.
Kejagung menduga PT Duta Palma Group tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau HGU hingga saat ini. Tak hanya itu, katanya, PT Duta Palma Group juga diduga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas area kebun yang dikelola.
(isa/isa)
