ADVERTISEMENT

Kejagung Tak Tahan Eks Bupati Inhu dan Surya Darmadi, Ini Alasannya

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 01 Agu 2022 17:16 WIB
Kejagung menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedardjo sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung St Burhanuddin di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Senin (27/6/2022).
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Mantan Bupati Indragiri Hulu, M Thamsir Rachman, dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait lahan PT Duta Palma. Para tersangka tidak ditahan. Apa alasannya?

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerangkan, saat ini Thamsir sedang mendekam di jeruji besi untuk menjalani kasus yang tengah dihadapinya. Kasus yang menjerat Thamsir sebelumnya adalah korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu 2005-2008.

"Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena tersangka RTR sedang menjalani pidana untuk perkara lain di lapas Pekanbaru," kata Burhanuddin melalui keterangan video yang diterima detikcom, Senin (1/8/2022).

Sementara itu, tersangka Surya Darmadi saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO). Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2019 oleh KPK dalam kapasitas Surya sebagai Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma.

"Tersangka SD masih dalam status DPO," kata Burhanuddin.

Kerugian Negara Ditaksir Rp 78 Triliun

ST Burhanuddin mengungkap kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Kerugian itu diperoleh dari hasil penghitungan ahli.

"Menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp 78 triliun," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menerangkan, dalam kasus ini, Thamsir telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu itu kepada lima perusahaan milik Surya Darmadi. Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Surya Darmadi kemudian mendapat izin lokasi dan izin usaha yang diberikan dari Thamsir tersebut. Izin itu kemudian digunakan Surya Darmadi untuk membuka perkebunan dan produksi kelapa sawit tanpa adanya izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional.

"Izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit," ujar Burhanuddin.

(whn/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT