Mahfud Md Minta Dana Pemilu 2024 Dikawal: Jangan Sampai Boros

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan dana Pemilu 2024 harus benar-benar dikawal pelaksanaannya. Dia ingin pelaksanaan Pemilu tidak boros anggaran.

"Sebentar lagi Pemilu, kita sepakat Pemilu 2024 kita yang harus kawal, kelembagaannya, proses hukumnya, anggarannya mungkin di Kementerian Keuangan tetapi kita harus kawal agar tidak boros tetapi tidak menyebabkan tidak bisa jalan. Apalagi beberapa bulan lagi ada pengumuman Parpol yang terverifikasi di dalam Pemilu, kita semua harus siap menjaga negara ini," kata Mahfud saat launching Indeks Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (IKO-Polhukam), di Jakarta, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis, Jumat (29/7/2022).

Seperti diketahui, KPU dan DPR telah menyepakati anggaran untuk pemilu 2024. Disebut, nilai anggaran yang dibutuhkan oleh KPU adalah Rp 76 triliun.

Selain soal dana pemilu, Mahfud Md menyinggung soal daerah otonomi baru atau DOB Papua. Menurut Mahfud, perlu ada koordinasi yang baik, mulai dari persiapan pembentukan pemerintahannya hingga memetakan Dapil dan proses Pemilu di daerah baru tersebut. Mahfud menyebut awal tahun depan tiga provinsi baru Papua sudah harus terbentuk.

"Daerah otonomi baru di Papua ini juga pekerjaan sendiri. Karena itu terkait dengan banyak hal. Satu, dengan DOB dibentuk tiga provinsi, berarti awal 2023 harus sudah terbentuk pemerintahannya. Karena kita akan segera memetakan Dapil dan proses Pemilu di daerah baru yang di UU lama tidak ada," ujarnya.

Mahfud juga menyinggung soal pentingnya koordinasi mengenai pelaksanaan Pemilu di Ibu Kota Negara (IKN) dan DKI Jakarta pada 2024. Dia mengatakan perlu ada pengendalian yang bagus dan terukur salah satunya melalui Indeks Koordinasi (IKO Polhukam) yang baru saja diluncurkan.

"IKN pun nanti Pemilu-nya masuk Provinsi Kalimantan Timur atau khusus? Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada sekarang juga Pemilu-nya bagaimana, sekarang sudah tidak ibu kota di tahun 2024, pemilihnya apakah sama? Ini semua butuh koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang bagus, mantap, dan terukur, misalnya melalui Indeks Koordinasi seperti yang kita luncurkan hari ini," jelasnya.

Indeks Koordinasi Bidang Polhukam, menurut Mahfud, merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai tools dalam mengukur dan memetakan kekuatan serta tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan.

"IKO Polhukam nantinya akan mempunyai empat fungsi, pertama untuk mengukur kinerja, sinergi, dan efektivitas fungsi koordinasi bidang Polhukam. Kedua, untuk memetakan kekuatan dan kelemahan koordinasi di bidang Polhukam. Ketiga, untuk memetakan sumbatan tusi koordinasi, dan keempat untuk menetapkan strategi dan langkah perbaikan kebijakan koordinasi Kemenko Polhukam," imbuhnya.