Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan, Eks Presiden ACT Janji Kooperatif

ADVERTISEMENT

Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan, Eks Presiden ACT Janji Kooperatif

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 29 Jul 2022 13:43 WIB
Jakarta -

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin memenuhi panggilan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyelewengan dana donasi. Ahyudin merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini.

Pantauan detikcom di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pukul 13.18 WIB, Jumat (29/7/2022), Ahyudin datang bersama pengacaranya. Ahyudin mengatakan dirinya siap mengikuti proses hukum.

"Iya kan sekarang status saya sudah naik dari saksi menjadi tersangka, makanya dapat panggilan jam 13.30 menghadapi lagi penyidik di Bareskrim. Kita ikuti proses hukum ini," kata Ahyudin.

Ahyudin berjanji akan kooperatif terkait penyidikan ini. Dia berharap kasus ini cepat tuntas.

"Yang jelas gini. Sebagai warga negara ya, saya sebagaimana sebelumnya sembilan kali datang sebagai saksi. Maka sebagai tersangka pun insyaAllah saya akan ikui semua proses hukum ini dengan sebaik-sebaiknya dengan penuh kooperatif begitu," katanya.

"InsyaAllah sebab moga-moga proses ini semuanya toh akhirnya adalah kebaikan dan perbaikan. Itu adalah spirit kita," tambahnya.

Presiden ACT Ibnu Khajar yang merupakan tersangka lain dalam kasus ini juga sudah hadir untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara.

"Kalau TPPU sampai 20 tahun," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Dua tersangka lainnya yakni Hariyana Hermain yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Ada juga tersangka lain, yakni Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempatnya pun disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP.

Selain itu, Ibnu Khajar dkk disangkakan Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

(azh/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT