Mitra Bisnis Tak Terbuka Soal Laporan Kinerja, Apakah Bisa Saya Pidanakan?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Mitra Bisnis Tak Terbuka Soal Laporan Kinerja, Apakah Bisa Saya Pidanakan?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 29 Jul 2022 09:18 WIB
Putra Sianipar
Pengacara Putra Sianipar SH LLM (dok.ist)
Jakarta -

Kerja sama bisnis prinsipnya adalah hubungan keperdataan. Tapi bagaimana bila ada sengketa, apakah bisa dipidanakan?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com

Berikut pertanyaan lengkapnya:

Saya adalah penitip modal/investor supply buku. Sesuai di surat perjanjian kerjasama sudah tertulis semua. Mulai hak dan kewajiban Pihak Pertama (selaku yang menjalankan usaha) dan Pihak Kedua (selaku penitip modal/investor). Mulai dari perhitungan pembagian profit sampai kategori pencairan invoice.

Padahal ini awal dari usaha supply, dalam 1 minggu, penitip modal selaku Pihak Kedua sudah melihat adanya ketidakberesan terhadap Pihak Pertama yang tidak mau memberikan laporan dari bentuk transaksi yang berhubungan dengan supply yang dijalankan oleh Pihak Pertama.

1. Apakah jika Pihak Pertama tidak pernah memberikan report dan tidak bisa menunjukan bukti transaksi atau bukti yang terkait dengan usaha tersebut dapat di hukum perdata atau pidana?
2. Apakah bisa dipindanakan?
3. Langkah apa yang bisa saya lakukan selaku investor? dikarenakan saya tetap menginginkan uang saya kembali.
4. Dan itu masuk di UU nomor berapa? Sebagai dasar saya untuk mengetahuinya.

Saya mohon sangat bantuan saran dan penjelasan atau solusinya untuk permasalahan saya ini.

Demikian atas bantuannya terima kasih.

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat advokat Putra Sianipar SH LLM. Berikut penjelasan lengkapnya:

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara berikan. Berdasarkan kasus posisi yang Saudara sampaikan di atas, kami akan memberikan masukan-masukan dalam segi hukum yang mungkin bisa menjadi rujukan bagi Saudara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam hal Perjanjian Kerjasama Investasi yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama sebagai pengelola dana dan Pihak Kedua sebagai Investor, terhadap keduanya haruslah tunduk pada perjanjian tersebut.

Kami mengasumsikan bahwa perjanjian yang telah di buat serta disepakati oleh para pihak telah memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Perjanjian Kerjasama Investasi yang telah disepakati, perjanjian tersebut telah menjadi suatu undang-undang bagi para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dan terhadap keduanya diwajibkan untuk tunduk dalam hal memenuhi hak serta kewajiban yang ada.

Namun apabila Pihak Pertama selaku pengelola dana yang tidak mau memberikan laporan dari transaksi yang berhubungan dengan supply di mana hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak Pertama di dalam perjanjian apalagi setelah diminta tidak juga diberikan maka hal tersebut adalah sebuah tindakan lalai. Hal ini merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Pnggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sehingga berdasarkan bunyi Pasal 1243 KUHPer di atas serta untuk menjawab pertanyaan Saudara pada poin nomor 5 tindakan Pihak Pertama yang tidak menjalankan kewajibannya merupakan tindakan ingkar janji/ wanprestasi.

Dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama selaku pengelola dana tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi seperti yang telah kami uraikan di atas, maka hal tersebut merupakan ranah hukum keperdataan.

Dapat dipidana apabila dapat dibuktikan maksud dan tujuan pembuatan perjanjian didasari niat jahat yang semata-mata menggunakan perjanjian sebagai kedok.Putra Sianipar SH LLM, Advokat

Kemudian selanjutnya Pihak Pertama dapat dipidana apabila ditemukan dan dapat dibuktikan bahwa maksud dan tujuan pembuatan perjanjian ini didasari oleh niat jahat dari Pihak Pertama yang semata-mata menggunakan perjanjian hanya sebagai kedok untuk mendapatkan uang saja dari investor.

Apabila saudara ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan menempuh jalur pidana maka saudara tidak dapat menuntut uang saudara kembali dikarenakan terhadap dalam proses pidana tidak mengenal ganti rugi atau pengembalian uang namun berupa kurungan badan. Namun saat ini langkah pidana juga mengenal restorasi justice di mana adanya upaya untuk memediasikan antara pelapor dan terlapor agar tercipta rasa keadilan restoratif.

Namun apabila Saudara hanya ingin mendapatkan uang kembali maka Saudara bisa mengajukan teguran/somasi yang jika tetap diabaikan maka dapat mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri di tempat domisili Tergugat.

Demikian jawaban ini kami sampaikan dengan segala asumsi-asumsinya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat mengunjungi website kami di www.sianiparandpartners.com.

Terima kasih atas perhatiannya.

Putra Tegar Sianipar, S.H., LL.M.
Gedung Jaya lt 9
Jl MH Thamrin
Menteng, Jakarta Pusat


Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

detik's advocate

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Tengah Malam Dapat Spam Penawaran Kartu Kredit Dll, Bisakah Dipidanakan?':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT