ADVERTISEMENT

Uji Materi UU Perkawinan

Rocky Gerung: Negara Manfaatkan Agama untuk Atur Kamar Tidur Orang

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 28 Jul 2022 12:15 WIB
Dosen filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Rocky Gerung
Rocky Gerung (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Rocky Gerung menyatakan negara memanfaatkan agama untuk mengatur kamar tidur orang. Hal itu disampaikan dalam sidang judicial review UU Perkawinan soal nikah beda agama.

"UU ini bermasalah karena mengatur yang disediakan oleh alam. Perkawinan itu adalah peristiwa perdata. Dalam UU disebut hak, bukan kewajiban. Jadi boleh tidak memakai hak itu," kata Rocky dalam sidang yang disiarkan lewat channel YouTube MK, Kamis (28/7/2022).

Rocky Gerung dihadirkan oleh pemohon, Ramos Petege. Warga Mapia Tengah, Dogiyai, Papua, itu mengaku gagal menikahi kekasihnya yang muslim karena terhambat UU Perkawinan.

"Di agama juga bukan kewajiban. Hak beragama dijamin oleh negara, tapi tidak ada kewajiban negara untuk warganya beragama kecuali disebutkan secara jelas bahwa setiap warga negara Indonesia wajib beragama," beber Rocky Gerung.

Bahwa itu dosa, itu urusan akhirat nanti. Bukan urusan negaraRocky Gerung

Rocky melontarkan kritik mengapa perkawinan yang bersifat fakultatif menjadi imperatif. Rocky mencontohkan apabila ada dua orang yang tidak beragama di Indonesia lalu menikah. Apakah tidak sah atau harus beragama dulu baru sah.

"Ini poin yang peka tapi kita harus jujur dalam berargumen. Yang jadi masalah sekarang, negara memanfaatkan agama untuk mengatur kamar tidur seorang. Itu nggak boleh. Demikian sebaliknya. Agama memanfaatkan negara untuk mengintip tempat tidur orang, itu juga nggak boleh," kata Rocky Gerung tegas.

"Bahwa itu dosa, itu urusan akhirat nanti. Bukan urusan negara," sambung Rocky.

Di tempat yang sama, pemohon juga menghadirkan Ade Armando. Dosen komunikasi UI itu menyatakan pangkal masalah pernikahan beda agama adalah perbedaan tafsir di dalam Islam sendiri. Ada yang setuju larangan nikah beda agama, tapi ada yang tidak mempermasalahkannya.

"Memang dari apa yang saya pelajari selama ini, tafsir dominan adalah yang mengharamkan pernikahan beda agama. Itu pun terpecah," kata Ade Armando.

Ade Armando memberikan contoh Fatwa MUI DKI Jakarta pada 30 September 1986 yang mengeluarkan fatwa membolehkan pernikahan beda agama dengan merujuk sejumlah pandangan ulama. Tapi Fatwa MUI DKI itu dibatalkan belakangan.

"Namun yang terpenting, MUI DKI pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pernikahan beda gama dan bertahan selama 14 tahun. Ini menunjukkan perbedaan penafsiran di antara ulama sendiri," ucap Ade Armando.

Oleh sebab itu, Ade Armando meminta MK mempertegas tafsir UU Perkawinan, yaitu membolehkan pernikahan beda agama.

"Saya memohon MK dapat mempertegas pernikahan beda agama dalam UU Perkawinan. Selama masih bisa dapat ditafsirkan secara beragam, ini akan terus menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Saya pribadi sendiri percaya pernikahan dengan pasangannya yang dipilih seseorang adalah hak yang seharusnya dihormati dan dilindungi di Indonesia," pungkas Ade Armando.

Dalam sidang sebelumnya, DPR menyatakan Ramos Petege kurang memahami esensi dari permohonan a quo. Sebab, disharmonisasi UU Perkawinan dengan UU HAM bukan diuji ke MK.

"Selain itu dalam mempertaruhkan permasalahan dengan Undang‐Undang HAM, Pemohon seharusnya memahami Undang‐Undang HAM secara keseluruhan karena pengaturan mengenai perkawinan dalam Undang‐Undang HAM tidak hanya diatur dalam Pasal 10 saja, melainkan juga diatur dalam pasal‐pasal lainnya seperti Pasal 50 UU HAM," kata perwakilan DPR, Arsul Sani.

Pasal 50 yang dimaksud berbunyi:

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT