3 Hari Aksi Mogok Makan, Heriyanto Harap Menaker Dengar Keluhan Tak Dapat JKK

ADVERTISEMENT

3 Hari Aksi Mogok Makan, Heriyanto Harap Menaker Dengar Keluhan Tak Dapat JKK

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Rabu, 27 Jul 2022 13:55 WIB
Heriyanto, warga asal Ciamis, Jawa Barat
Foto: Rakha/detikcom
Jakarta -

Heriyanto, warga asal Ciamis, Jawa Barat, berusia 46 tahun, masih menggelar aksi mogok makan di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Padahal dia sudah mogok makan selama 3 hari sejak tiba di Ibu Kota.

Bukan tanpa sebab, mogok makan yang Heriyanto lakukan dalam rangka aksi meminta Kemnaker memberikan sanksi kepada perusahaan tempat dia bekerja karena tak memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

"Saya setiap malam dan siang jadi nggak ada sistem gelar. Jadi saya memang di sini kadang berdiri sambil megang spanduk," kata Heriyanto saat ditemui di depan kantor Kemnaker, Rabu (27/7/2022).

Aksi mogok makan itu dia lakukan seorang diri. Sambil membawa spanduk bertulisan 'Aksi Mogok Makan Untuk Menuntut Keadilan' dan tas ransel berwarna hitam yang berisi sejumlah dokumen.

Heriyanto berangkat ke Jakarta pada Senin (25/7) dari Kota Kembang, Bandung. Uang yang dia bawa kala itu sebesar Rp 300 ribu dan kini tersisa hanya Rp 50 ribu untuk ongkos bus.

"Saya tinggal Bandung, asli Ciamis. Istri orang Bandung jadi bawa biaya sekitar Rp 300 ribu. Sekarang sisa Rp 50 ribu, sisanya itu buat naik bus," cerita Heriyanto.

Heriyanto tidak membawa satu pun pakaian. Dia hanya menggunakan kaus yang berlapis jaket berwarna hijau dan celana jins yang melekat di tubuhnya sejak dia tiba di Jakarta.

"Saya selama sampai sini belum kesentuh air, itu air juga air hujan aja basah kering lagi," ucapnya.

Heriyanto, warga asal Ciamis, Jawa BaratHeriyanto, warga asal Ciamis, Jawa Barat. (Rakha/detikcom)

Hari ini adalah hari ketiga dia sudah mogok makan. Heriyanto hanya mengeluh lemas saat ditanya perihal kondisi kesehatannya. Bahkan tak cuma makan, Heriyanto juga mogok minum sejak aksi itu dimulai.

"Nggak ada kalau diusir, dibujuk untuk makan minum. Itu air dari tadi nggak tahu siapa yang ngasih terus kemarin ada makanan nggak tahu siapa yang ngasih," kata dia.

"Kalau sakit mah bisa ditahan. Lebih sakit berproses selama 7 tahun ini. Cuma lemas aja, belum ada pusing. Saya nggak mikirin (kesehatan). Saya mikirin gimana caranya biar keluh kesah ditanggapi dengan serius sama pemerintah sama dinas-dinas terkait," imbuhnya.

Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat Kemenaker bisa memberi perhatian. Heriyanto meminta perusahaan tempat dia bekerja dulu juga bisa diganjar sanksi.

"Saya pinginnya bu menteri atau pak presiden mendengarkanlah keluh kesah sebagai masyarakat kecil yang tertindas. Sama perusahaan pun kepingin saya dikasih sanksi atas kelalaian perusahaan mengabaikan saya jadi seperti ini," harap dia.

Tuntutan dan Kisah Heriyanto

Sebelumnya, Heriyanto menggelar aksi mogok makan di depan kantor Kemenaker. Hal ini dilakukan Heriyanto untuk meminta haknya sebagai pekerja berupa upah hingga jaminan kecelakaan kerja.

Aksi mogok makan ini dilakukan Heriyanto seorang diri. Herianto mengaku sudah dua hari melakukan aksi mogok makan di depan Kemenaker RI.

"Dua hari ini, saya sendiri," kata Heri saat dihubungi, Selasa (26/7/2022).

Heri mengatakan sebelumnya sempat mengalami kecelakaan kerja. Hal ini terjadi pada 2007 ketika dia bekerja di PT BHL (BUMI HUTANI LESTARI) Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Heri menyebutkan sudah bekerja sekitar 4 tahun sebagai pengairan untuk orang chemis atau semprot lahan mematikan rumput lalu dialihkan ke bagian pengawasan alat berat.

Pada 2 Januari 2015, Heri mengaku diminta lembur mengawasi alat berat yang melakukan perbaikan kebun dan jalan.

Pada saat tengah melakukan pengecekan, Heri mengalami kecelakaan kerja dan terjepit alat berat. Hal ini membuatnya mengalami tulang remuk dan retak pada punggung.

"Pada saat saya sedang mengecek pancang jembatan, saya kesengol dan kejepit burit alat berat ekskavator yang sedang memutar. Atas kecelakaan kerja tersebut, saya dibawa ke klinik dan kemudian saya dirujuk ke RS Doris Silvanus Palangkaraya. Akibat dari kecelakaan tersebut, saya mengalami tulang remuk dan retak pada punggung yang kemudian saat ini saya mengalami cacat permanen," tuturnya.

"Setelah insiden kecelakaan kerja, saya mengalami tindakan diskriminatif, di antaranya adalah memaksa saya harus bekerja di luar dari pekerjaan semula, saya harus bekerja menyapu dan membawa sampah dan dipaksa terus bekerja dimana kondisi kesehatan saya belum pulih, karena pekerjaan berat yang diberikan kepada saya kondisi kesehatan saya kembali memburuk," sambungnya.

Selanjutnya, Heri mengatakan, pada 2018, dia diminta menandatangani surat dan dijanjikan akan mendapatkan pesangon hingga uang penghargaan. Namun Heri mengatakan hal itu tak kunjung didapatkan. Dia pun mengaku baru mengetahui surat tersebut berisi surat pengunduran diri.

"Tahun 2018 dalam kondisi kesehatan saya yang sedang menurun karena terjadi peradangan pada luka-luka saya, pada saat itu saya dipaksa untuk menandatangani sebuah surat dengan janji bila menandatangani surat tersebut saya akan diberikan pesangon, uang penghargaan, uang jaminan kecelakaan kerja dan berstatus pensiun dini, namun ternyata saya baru mengetahui bahwa surat itu adalah berisi surat pengunduran diri," tuturnya.

Atas kejadian tersebut, Heri melakukan aksinya dan meminta Kemenaker memberikan sanksi kepada perusahaan tempatnya bekerja. Serta meminta agar perusahaan memberikan hak-haknya sebagai karyawan.

Heri sendiri mengaku selama melakukan aksinya telah bertemu dengan perwakilan Kemenaker. Namun Heri menilai tidak ada ketegasan dari Kemenaker dalam kejadian yang menimpanya.

"Ada tapi mereka cuma janji-janji aja saya dari 2019. Kemnaker tapi nggak ada kata serius dalam penanganan perkara yang saya hadapi," ujar Heri.

(rak/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT