ADVERTISEMENT

5 Nelayan Gugat Larangan Ekspor Benih Lobster ke MA

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 27 Jul 2022 10:50 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki mobil usai melakukan penggeledahan di Kantor Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Jumat (27/11/2020). KPK melakukan penggeledahan usai ditangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Ilustrasi (Foto: dok. ANTARA)
Jakarta -

Kebijakan larangan ekspor benih bening lobster (benur) kembali digugat oleh sejumlah nelayan. Beberapa waktu lalu, kebijakan ekspor benur membuat Menteri Kelautan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo masuk penjara karena menerima 'uang pelicin' izin ekspor.

Setelah Edhy Prabowo ditangkap KPK, muncul larangan ekspor benur, yaitu dengan lahirnya Peraturan Menteri Kelautan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Merasa larangan ini merugikan nelayan, permen itu akhirnya digugat nelayan ke Mahkamah Agung (MA).

"Kelima orang nelayan tersebut adalah Ibrohom, Dian Hardiansyah, Lana Wijaya, Yoda Rexi Rinaldi, dan Randy Zanu Wulandi," kata kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Para Pemohon menguji ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) hanya dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia

dan Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan:

Setiap Orang dilarang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus) ke luar wilayah negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan:

Setiap Orang dilarang menangkap Benih Bening Lobster (puerulus) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus) ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Diterbitkannya Permen KP No 17 Tahun 2021 membuat para pemohon sejak diterbitkan hingga saat ini mengakibatkan kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup," kata Viktor.

Sebelum ada larangan ekspor, para nelayan dapat menangkap benih bening lobster dan menjualnya ke perusahaan yang akan mengekspor benih bening lobster tersebut ke negara-negara luar, seperti Vietnam. Namun, dengan dikeluarkannya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021, perusahaan tidak dapat lagi mengekspor benih bening lobster.

"Sehingga mengakibatkan perusahaan tidak dapat lagi menerima benih bening lobster dari para nelayan, yang secara otomatis membuat nelayan menjadi tidak dapat menjual hasil tangkapannya," beber Viktor.

Selain itu, dampak lainnya adalah segala peralatan tradisional untuk menangkap benih bening lobster yang telah dipersiapkan menjadi terbengkalai karena tidak dapat digunakan lagi (menjadi sia-sia).

"Artinya kerugian ini bersifat nyata, aktual, bukan kerugian yang mengada-ada," ungkap Viktor.

Menurut Viktor, kerugian yang nyata dan aktual tersebut semakin membuktikan bahwa tidak adanya perlindungan atas jaminan pemberdayaan nelayan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c dan huruf I UU 7/2016 yang berdasarkan asas kebermanfaatan dan asas kesejahteraan bagi para nelayan.

"Hal tersebut membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara legal rights para pemohon yang dirugikan dengan adanya Larangan serta sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengeluaran benih bening lobster (puerulus) ke luar wilayah negara Republik Indonesia," kata Viktor.

Permohonan judicial review itu telah didaftarkan ke MA dan sedang diproses oleh kepaniteraan.

Simak juga 'KPK Setor 72 M dari Kasus Eddy Prabowo ke Kas Negara':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT