Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinisial JP (23) memperkosa remaja perempuan berinisial I (16) di kapal yang tengah bersandar di Muara Angke, Jakarta Utara (Jakut). Pemprov DKI Jakarta memberikan tindakan tegas dengan memecat JP.
Peristiwa tersebut terjadi di lantai 2 kapal Makmur Jaya II Express, Rabu (13/7). JP memperkosa korban bersama seorang anak buah kapal (ABK) berinisial SS (29).
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan pihaknya berhasil mengungkap kasus tersebut setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban. Korban mengadu kepada orang tuanya telah diperkosa oleh JP, yang merupakan petugas kebersihan lepas pantai dari Dinas Lingkungan Hidup.
Atas laporan tersebut, pada Kamis (15/7), polisi meringkus JP dan SS di Dermaga Kali Adem.
Dipecat
Polisi menetapkan JP sebagai tersangka kasus pemerkosaan. DLH langsung memecat JP.
"Sudah kita pecat," kata Pejabat Humas DLH DKI Jakarta Yogi Ikhwan saat dikonfirmasi, Selasa (26/7/2022).
Yogi menuturkan JP merupakan pegawai rekrutan penyedia jasa layanan perorangan (PJLP). Sehingga, pemecatan dilakukan karena melanggar perjanjian dalam kontrak kerja sebagai pegawai PJLP.
"Pasal 23 huruf O, PJLP dapat diputus perikatannya oleh PPK sebelum masa perikatan selesai apabila PJLP melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka. Pergub 125/2019," jelasnya.
Rekrutmen Dipertanyakan
Kasus pemerkosaan ini sampai ke 'telinga' DPRD DKI. Dalam sebuah rapat, DPRD mencecar DLH mengenai pola rekrutmen pegawai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP).
"Kalau dengar di dalam berita lumayan miris. Jadi Komisi D harap ada penjelasan detail terus prosesnya sudah seperti apa," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
 Rapat DPRD-DLH DKI terkait kasus petugas perkosa ABG di Kali Adem (Foto: Tiara Aliya/detikcom) |
"Saya harap dinas punya data atau penjelasan konkret, tak perlu ada yang ditutup-tutupi ya Pak Asep (Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto)," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi D Nova Harivan juga menyampaikan hal senada dengan Ida. Dia lantas mempertanyakan pola rekrutmen PJLP yang dilakukan oleh Pemprov DKI.
"Saya menyikapi hal ini artinya sangat prihatin atas peristiwa ini ya. Tapi awal nanti bisa dijelaskan terkait kegiatan perekrutan awal terkait PJLP yang ada di wilayah suku dinas. Jadi nanti bisa diterangkan terakhir terkait perekrutan awalnya seperti apa sih. Itu saja," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya
