.webp)
Mardani H Maming telah ditetapkan sebagai buron oleh KPK. Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP M Nurdin menghormati kerja KPK dalam perkara yang menjerat salah satu kader mereka itu.
"PDI Perjuangan berpegang teguh kepada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum," kata Nurdin dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).
PDIP menghormati proses hukum yang berjalan terhadap Mardani Maming. Nurdin juga menegaskan PDIP tak akan mengintervensi kasus yang menjerat Mardani Maming.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PDI Perjuangan tentunya senantiasa menghormati segala proses hukum yang berjalan dan karenanya pula tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum manapun termasuk KPK dalam perkara ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurdin meyakini Mardani Maming akan kooperatif. "Selain itu PDI Perjuangan juga meyakini bahwa Pak Mardani Maming akan kooperatif dalam proses penegakan hukum ini," ujarnya.
Mardani H Maming resmi menjadi buronan usai masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) yang diminta KPK. Mardani H Maming sebelumnya dianggap tidak kooperatif hingga hendak dijemput paksa KPK.
"KPK telah memanggil tersangka MM (Mardani H Maming) sebanyak 2 kali namun tidak hadir sehingga kami menilai tersangka dalam perkara ini tidak kooperatif," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).
"Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," imbuh Ali.
Simak Video 'Mardani Maming Resmi Masuk Daftar Pencarian Orang':
