Ketua HMI Cabang Bekasi yang juga anggota Kelompok Cipayung Bekasi, Khaqim Nurjawahir mengatakan publik perlu bersikap kritis terkait kehadiran dua wacana mainstream jelang Pemilu 2024. Dua wacana itu yakni elektabilitas dan elitabilitas.
"Mengapa publik perlu kritis? Sebab, ini menyangkut kedaulatan rakyat," ungkap Khaqim dalam keterangan tertulis, Senin (25/7/2022).
Dalam Dialog Aktivis Bekasi yang dihadiri sejumlah aktivis mahasiswa mulai dari BEM hingga Kelompok Cipayung Bekasi, Khaqim menilai baik elektabilitas maupun elitabilitas, masing-masing mengandung pengertian yang cukup kontras.
"Elektabilitas dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai derajat keterpilihan seseorang berdasarkan preferensi (dukungan) publik," ujarnya.
Sedangkan, elitabilitas kata dia, bermakna tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang di lingkungan elite atau besarnya dukungan seseorang di kalangan elite.
"Dengan demikian, antara elektabilitas dan elitabilitas tidak hanya berbeda secara pengertian, tapi juga memiliki perbedaan yang kontradiktif," imbuh Khaqim.
Khaqim menuturkan rakyat saat ini butuh didengarkan suaranya. Ia memisalkan kondisi warga Bekasi saat ini yang terkena imbas akibat dari dominannya pengaruh elitabilitas itu.
"Ambil contoh kenaikan harga minyak goreng, kenaikan BBM (Pertamax), hingga kuatnya pengaruh elite partai dalam penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden jelang Pemilu 2024," tuturnya.
Ia juga mengatakan selama ini demokrasi sedang dirampok oleh kekuatan elite oligarkis. Implikasinya, kedaulatan rakyat menjadi nonsense (omong kosong). Ia pun meminta kepada masyarakat agar kembali merebut hak daulatnya yang terampas.
"Fakta terkait hal ini dapat diamati dari keputusan publik yang justru teramputasi di lingkaran elite tanpa menimbang aspirasi ataupun kehendak rakyat. Inilah bahaya elitabilitas," jelasnya.
"Untuk itu, bagi saya masyarakat perlu mempertegas pentingnya elektabilitas dari kuasa elitabilitas," sambungnya.
(ega/ega)