Wakil Ketua Komisi X DPR Kecewa Hasil UN

Jakarta - Hasil ujian akhir nasional (UAN) yang mengalami peningkatan dalam persentase kelulusannya masih dipandang sebelah mata oleh kalangan DPR. Pasalnya banyak laporan yang masuk ke DPR telah terjadi praktek penyelewengan."Tidak puas karena prakteknya banyak dilakukan dengan tidak mendidik dengan mengatrol nilai oleh tim sukses masing-masing. Ini terbukti dari banyaknya laporan yang masuk," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Masduki Baidlawi ketika dihubungi detikcom, Senin (20/6/2006).Cak Duki,panggilan akrab Mahfudz Masduki, menilai UAN diskriminatif terhadap peserta didik. Karena terjadi kesenjangan yang jauh antara pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia, baik dari infrastrukturnya maupun SDM tenaga pendidiknya."UAN ini diskriminasi, DPR setuju UAN, jika hanya digunakan untuk pemetaan kemampuan siswa yang nantinya digunakan untuk mendukung pembuatan kebijakan bukan untuk kelulusan," tambahnya.Cak Duki menjelaskan, UAN bisa digunakan untuk menilai kelulusan jika seluruh infrastruktur, tenaga guru dan anggaran peningkatan pendidikan sama di seluruh Indonesia. "Sekarang sangat jauh berbeda. Di mana letak keadilannya?" tanya Cak Duki.Politisi PKB ini menambahkan, UAN tidak sejalan dengan UU Sisdiknas. Karena dalam pasal 58 UU Sisdiknas disebutkan, tenaga pengajar diberikan kewenangan untuk menilai siswanya dalam masalah kelulusan. "Ini didasarkan pada argumentasi bahwa guru lebih tahu kemampuan siswanya. Karena pendidikan terhadap siswa tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kognitif saja, tapi juga kebutuhan afektif, dan psikomotorik," urai Cak Duki. Ditanya adanya oknum yang ingin membisniskan UAN, Cak Duki tidak membantahnya, "Itu tidak bisa dipungkiri, sulit untuk tidak menyatakan hal itu. Tapi saya tidak eksplisit menyebut seperti itu," imbuhnya. (ahm/)