ADVERTISEMENT

KPK Ungkap Peran Baru Tersangka Suap Perizinan Apartemen Yogyakarta

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Jumat, 22 Jul 2022 19:34 WIB
Gedung baru KPK
Ilustrasi Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK menetapkan Direktur PT Java Orient Property, Dandan Jaya Kartika, sebagai tersangka anyar di perkara pengurusan perizinan apartemen di Yogyakarta. Bagaimana perannya?

PT Java Orient Property (JOP) diketahui merupakan anak perusahaan dari PT Summarecon Agung. Dalam perkara itu, Vice President PT Summarecon Agung Oon Nusihono juga ditetapkan sebagai pemberi suap kepada Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS).

Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebut Dandan bersama-sama dengan Wakil Oon Nusihono mengajukan izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Sejatinya wilayah itu masuk kategori wilayah cagar budaya.

"Dandan Jaya Kartika bersama-sama dengan Oon Nusihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk. mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan) mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang lokasinya berada di Malioboro dan masuk kategori wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK Merah Putih, Jumat (22/7/2022).

Adapun Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika diduga melakukan komunikasi dan pendekatan secara intens kepada Haryadi Suyuti. Pada saat itu, ada perizinan keduanya terkendala lantaran beberapa syarat belum terlengkapi.

"Oon Nusihono dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat Walikota Yogyakarta periode 2017 s/d 2022," jelasnya.

Adapun dari komunikasi tersebut, Haryadi Suyuti berjanji akan 'mengawal' permohonan yang diajukan Dandan dan Oon. Lantas, sebagai tanda jadi keduanya memberikan sejumlah barang mewah berupa satu unit sepeda seharga puluhan juta dan uang tunai dengan nominal di atas Rp 50 juta.

"Sebagai tanda jadi adanya komitmen HS 'mengawal' permohonan izin IMB dimaksud, diduga Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika memberikan beberapa barang mewah, di antaranya satu unit sepeda puluhan juta rupiah dan uang tunai minimal Rp 50 juta," ujar Karyoto.

Kemudian, Haryadi Suyuti memerintahkan Kadis PUPR menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen tersebut. Terungkap, dari hasil kajian dan penelitian PUPR, ditemukan adanya kelengkapan persyaratan yang tidak sesuai.

"Haryadi Suyuti kemudian memerintahkan Kadis PUPR untuk segera memproses dan menerbitkan izin IMB tersebut walaupun dari hasil kajian dan penelitian oleh Dinas PUPR, banyak ditemukan kelengkapan persyaratan yang tidak sesuai di antaranya adanya ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan," terang Karyoto

Karyoto menyebut pada saat pengurusan berlangsung, Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika juga sempat memberikan sejumlah uang kepada Haryadi Suyuti. Uang itu diberikan lewat perantara Nurwidhihartana selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta maupun Triyanto Budi Yuwono selaku Sekretaris Pribadi merangka ajudan HS).

"Saat proses pengurusan izin berlangsung, diduga ON dan DJK selalu memberikan sejumlah uang untuk HS baik secara langsung maupun melalui perantaraan Triyanto Budi Yuwono dan Nurwidhihartana," ucapnya.

Sementara itu, dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada Rabu (2/6) silam, Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika diduga memberikan uang tunai kepada Haryadi Suyuti. Uang tersebut diberikan dalam bentuk pecahan dolar sebanyak USD 27.528.

"Adapun pada saat dilakukan tangkap tangan untuk HS dkk, ON dan DJK diduga memberi uang dalam bentuk mata uang asing sejumlah sekitar USD27.258 yang dikemas dalam tas goodie bag," tutur Karyoto.


Alasan Dandan Baru Ditetapkan Jadi Tersangka

Karyoto mengungkapkan alasan Dandan Jaya Kartika baru ditetapkan sebagai tersangka di perkara ini. Dia menjelaskan pada saat operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Yogyakarta, Dandan Jaya Kartika tidak ada di tempat.

"Pada kesempatan yang lalu bersangkutan, belum ada di tempat pada saat OTT," ungkap Karyoto.

Dandan Jaya Kartika, kata Karyoto, saat itu sempat beberapa kali hadir dalam panggilan KPK. Namun, saat itu dia diperiksa sebagai saksi.

"Kemudian yang bersangkutan dipanggil, datang sebagai saksi. Yang kedua datang juga," terangnya.

Akan tetapi, pada saat itu keterangan Dandan belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, KPK baru melakukan upaya paksa penahanan pada saat ini.

"Dan karena mungkin nggak dirasa cukup keterangannya (sebelumnya), hari ini baru upaya paksa penahan," tutupnya Karyoto.

Akibat perbuatannya, Dandan Jaya Kartika akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga 10 Agustus 2022. Dia akan mendekam sementara waktu di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Dandan ditetapkan sebagai pihak Pemberi suap di perkara ini. Dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan ditetapkannya Dandan Jaya Kartika sebagai tersangka, maka KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah

- Haryadi Suyuti selaku eks Wali Kota Yogyakarta;
- Nurwidhihartana selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta;
- Triyanto Budi Yuwono selaku Sekretaris Pribadi merangka ajudan HS;
- Oon Nusihono selaku Vice President Real Estate PT Summaercon Agung;
- Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient.

Simak video 'Suap Penerbitan IMB yang Bikin Eks Walkot Jogja Dicokok KPK':

[Gambas:Video 20detik]



(isa/isa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT