Ahli Tata Negara di Sidang Maming Bicara Penegak Hukum Tangani Kasus Sama

ADVERTISEMENT

Ahli Tata Negara di Sidang Maming Bicara Penegak Hukum Tangani Kasus Sama

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 22 Jul 2022 11:47 WIB
Sidang praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming atas penetapan tersangkanya oleh KPK digelar hari ini. Pakar hukum Aan Eko Widiarto dihadirkan pihak Mardani.
Sidang praperadilan Mardani Maming (A Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pihak mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming menghadirkan ahli hukum tata negara Aan Eko Widiarto di sidang lanjutan praperadilan. Dalam kesaksiannya, Aan menjelaskan soal koordinasi antarpenegak hukum dalam tindak pidana korupsi.

Aan menerangkan koordinasi antarpenegak hukum dalam tindak pidana korupsi, yakni KPK, kejaksaan, serta kepolisian, dan soal pengambilalihan perkara di antara ketiga lembaga itu. Widiarto menyinggung soal Pasal 50 ayat 1 UU KPK dan menyebut, bila KPK sudah melakukan penyidikan perkara, perkara yang sama tak bisa disidik oleh kejaksaan maupun kepolisian.

"Kalau memang ingin melakukan pengambilalihan, misalnya begitu, itu tidak melalui koordinasi, tetapi melalui salah satu tugas juga dari KPK, yaitu supervisi," kata Widiarto di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022).

Berikut Pasal 50 ayat 1:

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Sidang lanjutan gugatan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming atas penetapan tersangkanya oleh KPK terus berlanjut. Hari ini pihak Mardani Maming akan menghadirkan ahli hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan.

Dalam sidang pada Kamis (21/7), pihak Mardani Maming juga akan menghadirkan ahli acara pidana dan perdata serta PKPU kepailitan. Kata penasihat hukum Mardani Maming, Denny Indrayana, para ahli ini akan menjelaskan bagaimana KPK tidak berwenang dalam menangani perkara Maming ini dan ada proses penyidikan yang melanggar HAM.

"(Ahli) acara pidana dan acara perdata, serta PKPU-kepailitan. Untuk menjelaskan KPK tidak berwenang menangani perkara ini, ada proses penyidikan yang melanggar HAM dan due process of law, dan yang terjadi adalah kriminalisasi transaksi bisnis," katanya.

Sebelumnya diketahui, KPK dalam sidang praperadilan mengungkap alasan menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan pemberian perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010-2022. KPK menyebut penetapan tersangka Maming itu telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

"Sangat jelas bahwa penyelidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan oleh penyelenggara dan seterusnya," kata Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (20/7).

(whn/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT