Yan Mandenas Merasa Difitnah Bupati Merauke soal 'Bayaran' UU Papua Selatan

ADVERTISEMENT

Yan Mandenas Merasa Difitnah Bupati Merauke soal 'Bayaran' UU Papua Selatan

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Kamis, 21 Jul 2022 15:49 WIB
Yan Mandenas
Yan Mandenas Gerindra (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Bupati Merauke Romanus Mbaraka menyebut nama anggota DPR RI Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas saat berbicara soal 'bayaran' untuk mengesahkan undang-undang terkait pemekaran provinsi di Papua. Mandenas angkat bicara dan menyebut pernyataan Romanus itu fitnah.

"Jadi apa yang disampaikan Bupati Merauke merupakan pernyataan yang memberikan fitnah kepada kami, yang sebenarnya Rp 0 pun tidak diterima sama sekali. Dari beliau atau dari orang-orang beliau pun kami tidak terima apa pun," kata Mandenas kepada detikcom, Kamis (21/7/2022).

Mandenas menilai Romanus hendak melakukan manuver politik karena turut sebagai pihak yang mengesahkan UU Pemekaran Papua. Namun, menurut dia, konteks komunikasi Romanus tak benar.

"Menurut saya, Pak Bupati Merauke itu mau melakukan manuver politik untuk meyakinkan publik bahwa beliau itu sebagai salah satu pahlawan dalam memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Selatan, tapi konteks komunikasinya itu salah," kata anggota Komisi I DPR itu.

"Kenapa, karena apa yang beliau sampaikan itu tidak sesuai fakta yang sebenarnya beliau lakukan dan itu membuat kami yang tidak tahu apa-apa kemudian terbawa-bawa di situ," imbuhnya.

Mandenas menegaskan sejak awal proses pembahasan revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) di parlemen, pihaknya telah diinstruksikan pimpinan partai dan DPR agar tak menerima apa pun dari berbagai pihak. Dia mengaku patuh pada instruksi itu.

"Dari pertama kami melakukan pembahasan UU Otonomi Khusus, kami sudah diultimatum oleh pimpinan DPR dan Ketua Harian Gerindra Pak Dasco menyampaikan bahwa tidak memperkenankan kita untuk menerima apa pun dari siapa pun. Instruksi itu dilaksanakan, karena kami juga menghindari mendapat teguran dari partai," ujarnya.

Atas bantahan tersebut, Mandenas meminta Romanus menyampaikan secara terbuka siapa pihak yang dia 'bayar' dalam proses pembahasan revisi UU Otsus dan UU DOB Papua.

"Saya minta Bupati Merauke menyampaikan bahwa dia kasih uang ke siapa, dia bayar siapa, harus jelas. Itu saya minta begitu, harus dijelaskan. Supaya jangan bawa-bawa nama kita kemudian jadi fitnah," lanjut dia.

Romanus Diadukan ke KPK

Diberitakan sebelumnya, Romanus Mbaraka diadukan ke KPK berkaitan dengan videonya yang menyebut adanya 'bayaran' dalam pengesahan undang-undang terkait pemekaran provinsi di Papua.

Aduan itu disampaikan Forum Masyarakat Anti Korupsi dan Mahasiswa Papua ke KPK melalui salah seorang koordinatornya bernama Michael Himan. Dia menuding Bupati Romanus terang-terangan mengaku bermain mata dengan anggota DPR untuk mengesahkan aturan terkait pemekaran provinsi di Papua.

"Fenomena suap-menyuap dalam pengesahan UU bukan hal baru dalam praktik legislasi negara ini. Dalam perubahan UU Otsus dan Pengesahan Otsus merupakan puncak dari praktik kotor ini yang kemudian secara terbuka disampaikan Bupati Merauke di depan publik," ucap Michael Himan, Kamis (21/7).

"Romanus mengklaim telah memberikan sejumlah uang dengan nilai besar kepada beberapa anggota DPR RI guna menciptakan skema perubahan Otsus dan penarikan kewenangan ke pusat untuk meloloskan Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru," imbuhnya.

Simak klarifikasi Bupati Merauke di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT