Bupati Merauke Diadukan ke KPK Terkait 'Bayaran' UU Pemekaran Papua

ADVERTISEMENT

Bupati Merauke Diadukan ke KPK Terkait 'Bayaran' UU Pemekaran Papua

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Kamis, 21 Jul 2022 13:16 WIB
Bupati Merauke
Bupati Merauke Romanus Mbraka (Foto: Kemendagri)
Jakarta -

Bupati Merauke Romanus Mbraka diadukan ke KPK berkaitan dengan videonya yang menyebut adanya 'bayaran' terkait undang-undang terkait pemekaran provinsi di Papua.

Aduan itu disampaikan Forum Masyarakat Anti Korupsi dan Mahasiswa Papua ke KPK melalui salah seorang koordinatornya bernama Michael Himan. Dia menuding Bupati Romanus terang-terangan mengaku bermain mata dengan Anggota DPR untuk mengesahkan aturan terkait pemekaran provinsi di Papua.

"Fenomena suap menyuap dalam pengesahan UU bukan hal baru dalam praktik legislasi negara ini, dalam perubahan UU Otsus dan Pengesahan Otsus merupakan puncak dari praktik kotor ini yang kemudian secara terbuka disampaikan Bupati Merauke di depan publik," ucap Michael Himan, Kamis (21/7/2022).

"Romanus mengklaim telah memberikan sejumlah uang dengan nilai besar kepada beberapa anggota DPR RI guna menciptakan skema perubahan Otsus dan penarikan kewenangan ke pusat untuk meloloskan Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru," imbuhnya.

Diketahui video yang dimaksud itu telah beredar sebelumnya. Dalam potongan video yang viral itu, Romanus berbicara seperti ini:

Tahun 2020, Bapak Yan Mandenas Anggota DPR RI hubungi saya, Kakak Rom, ini saatnya kakak harus all out, harus habis-habisan, supaya provinsi ini bisa jadi. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, demi leluhur di tanah ini, saya kasih tahu kamu saya punya perjalanan, bagaimana saya kasih gol, saya sudah jadi kepada kakak saya akan buat provinsi bisa jadi, seperti itu

Seperti itu saya pergi ke Pak Yan Mandenas, saya pergi ke Pak Komarudin, saya dekati semua yang ada di DPR, bayarannya mahal, nanti kalau saya sebut, KPK tangkap saya nanti

Bayarannya mahal, saya harus ubah pasal yang Pak Komarudin kemarin bilang. Saya harus bisa meyakinkan untuk kewenangan provinsi ditarik ke pemerintah pusat, tidak cuma lewat persetujuan DPRP dan MRP bahkan gubernur, itu dasarnya

Bermainlah saya di situ seperti mancing ikan kerapu...

Akhirnya pasal itu diubah, begitu undang-undang otsus diubah. Ketika pasal itu diubah akhirnya di situ ditambah bahwa untuk mengusulkan sebuah provinsi baru di Provinsi Papua maka bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, jadi akhirnya tidak tergantung DPRD MRP dan Gubernur. Akhirnya ditarik ke pusat berdasarkan usulan langsung dari masyarakat di daerah

Nah dengan usulan kita yang sudah bertahun-tahun langsung kita diproses untuk jadi sebuah provinsi. Itu ceritanya tapi berjuang setengah mati rasanya kayak urat mau putus-putus karena semua pakai biaya, semua pakai ongkos, begitu. Itu cerita akhirnya provinsi jadi.

Simak juga 'Bupati Mamberamo Tengah Masuk DPO KPK':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT