ADVERTISEMENT

PPP: KKB Lebih Baik Diselesaikan dengan Penegakan Hukum, Bukan Perang

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 20 Jul 2022 13:46 WIB
Arsul Sani
Arsul Sani (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani berbicara terkait gejolak yang terjadi belakangan di Papua, khususnya pembantaian beberapa hari lalu yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) kepada warga sipil di Kabupaten Nduga, Papua. Arsul menilai tindakan KKB tersebut tetap harus diselesaikan dengan pendekatan penegakan hukum.

"Jadi yang ingin saya gariskan adalah pertama, menurut saya, pendekatan menghadapi KKB ini sebisa mungkin tetap pendekatan penegakan hukum bukan pendekatan perang atau militer. pendekatan penegakan hukum bukan berarti TNI tidak berperan tetapi TNI berperan mem-backup sepenuhnya kepolisian," kata Arsul dalam acara diskusi di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Arsul beralasan penyelesaian dengan pendekatan perang justru akan menimbulkan masalah lain. Dia menilai isu separatisme justru akan lebih menguat jika menggunakan pendekatan perang.

"Kenapa kok bukan pendekatan perang saja atau pendekatan militer karena kalau ini yang dilakukan maka menurut saya isu separatisme Papua di luar negeri itu justru akan lebih menguat," ucapnya.

"Menurut saya, ya, ini akan menimbulkan isu baru tentang Papua bahkan di level internasional ketika pendekatannya itu pendekatan perang, pendekatan militer itu pasti isu separatisme Papua atau pemisahan Papua dari NKRI itu akan malah justru menguat ya," lanjut dia.

Meski demikian, Waketum PPP ini sepakat ketika akhirnya Polri menggunakan penyebutan kelompok separatis teroris atau KST kepada KKB di Papua. Dia menekankan ini akan memberikan rasa keadilan terhadap siapapun di hadapan hukum.

"Nah dengan sebetulnya penamaan KST itu menurut saya itu paling tidak sudah memberikan perlakuan yang sama, equality before the law-nya ada. Meskipun sekali lagi sebagai anggota Komisi III saya juga berpendapat ini juga harus hati-hati juga pendekatan ini," ujarnya.

Namun, Arsul mengingatkan agar tidak sembarang menggunakan UU terorisme. Dia menilai penggunaan pidana terorisme harus diterapkan berdasarkan kasus.

"Jadi ruangnya dibuka tetapi jangan gampang juga menerapkan undang-undang terorisme itu kepada siapa pun, termasuk kepada katakanlah kelompok kelompok KKB atau KST mesti harus dilihat kasus per kasus," imbuhnya.

Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali beraksi di Kampung Nogolait, Nduga, Papua. Sebanyak 10 orang tewas dan 2 orang mengalami luka berat.

"Iya benar, pada hari Sabtu pagi telah terjadi penembakan terhadap warga sipil di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan mengakibatkan 10 orang meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal dalam keterangannya, Sabtu (16/7/2022).

Simak juga '10 Orang Tewas Dibantai KKB di Nduga Papua, Ini Identitas Korban':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/eva)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT