Pemprov DKI Susun Regulasi Wajib Booster Masuk Mal hingga Perkantoran

ADVERTISEMENT

Pemprov DKI Susun Regulasi Wajib Booster Masuk Mal hingga Perkantoran

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 19 Jul 2022 11:13 WIB
Meningkatnya kasus COVID-19 imbas varian Omicron membuat Jabodetabek terapkan PPKM level 3. Sejumlah aturan pun diberlakukan di mal Jakarta selama PPKM.
Ilustrasi mal. (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan syarat wajib vaksin ketiga atau booster ketika memasuki mal, perkantoran maupun fasilitas publik lainnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya tengah menyusun regulasi teknis di lapangan.

"Iya, saat ini sudah kami berlakukan (wajib booster). Tapi kan kami harus menyiapkan regulasinya, segera kami susun," kata Riza kepada wartawan, Selasa (18/7/2022).

Riza memastikan pihaknya mendukung kebijakan baru dari Pemerintah Pusat. Nantinya regulasi turunan itu bisa berbentuk peraturan gubernur maupun keputusan gubernur.

"Jadi semua kebijakan dari pusat, kami dukung. Nanti akan disusul dengan Pergub, Kepgub, Ingub, surat edaran," jelasnya.

Politikus Gerindra itu meyakini kebijakan baru itu mampu mendorong capaian vaksinasi booster khususnya di wilayah Jakarta. Mengingat baru 4 juta masyarakat di Jakarta yang disuntik booster.

"Cara ini lah kami mendorong masyarakat untuk segera booster. Karena mungkin merasa aman, sehat, jadi sebagian warga tidak seantusias ketika vaksin satu, vaksin dua. Angkanya kan kalau kita lihat masih 4 juta," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadikan vaksinasi booster sebagai syarat wajib bagi masyarakat untuk memasuki fasilitas umum. Tempat umum yang dimaksud mulai dari perkantoran hingga mal.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/3917/SJ tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan (booster) bagi masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Daerah, Bupati, dan Wali Kota. SE diterbitkan dan ditandatangani Kepala Biro Hukum Kemendagri R Gani Muhamad, Senin, 11 Juli 2022.

"Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik, fasilitas umum antara Iain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dan area publik Iainnya. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun," bunyi keterangan SE point B nomor 1 seperti dilihat Selasa (12/7/2022).

Tito juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah melakukan percepatan vaksinasi booster mulai dari tingkat RT/RW hingga tempat umum. Percepatan disarankan melibatkan tokoh agama hingga organisasi masyarakat.

"Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sampai dengan tingkat pemerintahan berbasis kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi dokter muda, perawat, dan sumber daya manusia lainnya, Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal," ujarnya.

(taa/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT