Jasa Raharja Gelar FGD Bahas Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

ADVERTISEMENT

Jasa Raharja Gelar FGD Bahas Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hanifah Widyas - detikNews
Selasa, 19 Jul 2022 10:25 WIB
Jasa Raharja
Foto: Jasa Raharja
Jakarta -

PT Jasa Raharja bersama Pembina Samsat Nasional mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Hutan Kota By Plataran, Senayan, Senin (18/7) lalu. Mengundang sejumlah media massa, FGD diadakan dalam rangka implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

FGD yang diadakan oleh PT Jasa Raharja bertema 'Peningkatan Kepatuhan Registrasi dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk Transportasi yang Tertib dan Berkeselamatan'.

Dirut Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan kegiatan ini merupakan proses dalam peningkatan sosialisasi implementasi pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009. Ia harap media massa dapat turut serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Rivan berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menerima edukasi ini, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Nantinya, luaran edukasi ini akan berdampak terhadap registrasi yang baik sampai pada penegakkan hukum yang baik.

"Kami berharap, tentunya ini akan memberikan manfaat bagi Pemda, dan tentunya untuk masyarakat, untuk bisa tertib terhadap pajak dan juga tertib dalam keselamatan berkendara," ujar Rivan dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7/2022).

Rivan kemudian memaparkan data berdasarkan Korlantas Polri hingga Desember 2021, yakni ada sekitar 148 juta kendaran yang telah teregistrasi. Namun, sedikitnya 40% masyarakat/pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (TDU).

"Berdasarkan data tersebut, kalau seandainya mereka melakukan daftar ulang, ada potensi penerimaan PKB sekitar Rp100 triliun yang bisa dipergunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur nasional. Untuk penerimaan dari SWDKLLJ, nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan santunan sebagai hak korban laka lantas serta berbagai program pencegahan kecelakaan lainnya," kata Rivan.

Kekorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi juga menyampaikan kerja sama ini akan terus diperkuat. Tidak hanya itu, tujuan FGD, yakni untuk dapat mensosialisasikan sehingga masyarakat dapat lebih memahami juga harus diperkuat. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat adalah subjek lalu lintas yang harus menjadi bagian.

"Sehingga masyarakat nantinya mau melaksanakan ketertiban sebagai kesadaran. Tentunya, dengan implementasi ini, Polri juga akan memastikan data yang lebih valid, yang nantinya data tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat guna terciptanya single identity number (SIN)," kata Firman.

Hal itu, lanjut Firman, dikarenakan masih adanya gap/akurasi data yang belum sempurna pada sistem tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melakukan registrasi ulang kendaraan sehingga data kendaraan bermotor dalam ETLE lebih akurat.

"Kami meyakini apabila ETLE semakin akurat, sangat memunginkan untuk dapat mensuport informasi kepada wajib pajak (WP) dan penegakan hukum demi kepatuhan membayar PKB," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan nantinya implementasi ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan memberikan pemasukan kepada daerah.

"Sehingga daerah bisa membangun dan meningkatkan pelayanan publiknya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Fatoni.

Pihak Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Dispenda saling berbagi peran sesuai road map yang telah disusun bersama guna memaksimalkan sistem tersebut. Jasa Raharja sendiri akan berperan aktif dalam hal sosialisasi kepada pemilik kendaraan terkait daftar ulang, serta support validitas data, alamat, dan kontak pemilik kendaraan.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini Ditjen Bina Keuangan Daerah, akan mendorong masing-masing Pemda untuk melaksanakan pasal 97 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sementara Kepolisian, dalam hal ini Korlantas Polri, akan melakukan peningkatan kinerja penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan perubahan teknologi Kepolisian modern di era Police 4.0.

"Serta implementasi Pasal 85 Perpol Nomor 7 Tahun 2021," papar Rivan.

Sebagai informasi, Pasal 85 dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2021 sendiri merupakan peraturan lanjutan dari Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam implementasinya, Polri akan melakukan beberapa tahapan, di antaranya, memberi surat peringatan selama 5 bulan, melakukan pemblokiran registrasi Ranmor selama 1 bulan, menghapuskan dari data induk ke data record selama 12 bulan. Kemudian di tahap akhir akan melakukan penghapusan data registrasi ranmor secara permanen.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyambut baik implementasi aturan tersebut, Ia mengatakan dengan diterapkannya UU tersebut, masyarakat akan terdorong untuk lebih taat membayar kewajibannya, yakni pajak.

"Jadi penegakan hukum ETLE harus berjalan, itu sesuai komitmen Kapolri," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Institute Studi Transportasi Dharmaningtyas. Menurutnya, saat ini kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB sangat rendah. Padahal, Pemasukan negara dari pajak akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

"Selain itu, dengan masyarakat pemilik kendaraan taat membayar pajak, otomatis juga akan berkontribusi untuk perbaikan data kendaraan bermotor kita," ujarnya.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Ketua Institute Studi Transportasi Dharmaningtyas, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan sejumlah Pemred media massa nasional.

(ega/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT