.webp)
Wali Kota Depok Mohammad Idris menlontarkan usul untuk menyatukan Jakarta Raya dalam satu Provinsi. meminta Indris untuk fokus bekerja dibanding keluarkan usul tersebut.
"Masa jabatan kepala daerah tinggal hanya satu tahun lebih dikit, fokus saja kerja," kata Cucun saat dihubungi, Minggu (17/7/2022).
Cucun yang berasal dari Dapil Jabar menyebut, mengubah administrasi kewilayahan sebuah daerah tak hanya didasari keinginan dari kepala daerah. Perlu pertimbangan matang untuk mengubah wilayah provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengubah atau menggabungkan suatu daerah itu bukan keinginan seorang kepala daerah. Banyak pertimbangan multi efek-nya. Terkait kependudukan, andministrasi, dan menyangkut tata kelola yang lain," katanya.
"Kalau mau menata. Jalankan dengan posisi existing, dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Bukan mewacanakan menggabungkan batas wilayah pemerintahan yang akan ubah regulasi," ucapnya.
Menggabungkan sebuah wilayah memiliki dampak lain seperti perubahan-perubahan aturan. Terlebih, saat ini menjelang pemilu di mana sudah ada aturan soal dapil dan lainnya.
"Sebentar lagi pemilu, (jika Depok gabung DKI), akan mengubah daerah pemilihan, dan jumlah distrik yang ada di UU Pemilu karena (Dapil Depok) gabung dengan Kota Bekasi," katanya.
"(Maka) bekerjalah sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan UU," ucapnya.
Usulan Idris dan Teguran Wagub Jabar
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan daerah di sekitar Jakarta, seperti Depok, disatukan menjadi Jakarta Raya. Dia kemudian menjelaskan alasan mengusulkan Depok masuk menjadi Jakarta Raya.
"Pembangunan Kota Depok akan berjalan lebih cepat, karena PAD-nya saja sangat jomplang, PAD kita baru Rp 1,2 triliun, Jakarta sudah ratusan triliun gitu dari sisi pembangunan," kata Idris di Jalan Karya Bakti, Beji, Jumat (15/7) lalu.
Idris mengatakan usulan Jakarta Raya itu terkait dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, katanya, ide Jakarta Raya pernah ada di era Orde Baru.
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menolak usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar Depok bergabung dengan Jakarta Raya. Uu menilai pernyataan Idris memancing kegaduhan di Jabar.
"Tolong Pak Wali Kota jangan menyampaikan statement yang membuat masyarakat gaduh dan membuat masyarakat memiliki pikiran lain," kata Uu dilansir dari detikJabar, Sabtu (16/7/2022).
Uu menilai pernyataan Wali Kota Depok itu mendiskreditkan Pemprov Jabar, termasuk Ridwan Kamil dan Uu, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur dan Wagub Jabar. Seolah-olah wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) tidak maju karena bergabung dengan Jabar.
Lihat juga Video: Gaya Para ABG dari Pinggiran Jakarta di Citayam Fashion Week
