Usulan Depok Masuk Jakarta Raya Berujung Teguran Jangan Bikin Gaduh

ADVERTISEMENT

Usulan Depok Masuk Jakarta Raya Berujung Teguran Jangan Bikin Gaduh

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 17 Jul 2022 21:19 WIB
Wali Kota Depok M Idris (Dwi Rachmawati/detikcom).
Wali Kota Depok M Idris (Dwi Rachmawati/detikcom).

Ditolak Pemprov Jabar

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menolak usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar Depok bergabung dengan Jakarta Raya. Uu menilai pernyataan Idris memancing kegaduhan di Jabar.

"Tolong Pak Wali Kota jangan menyampaikan statement yang membuat masyarakat gaduh dan membuat masyarakat memiliki pikiran lain," kata Uu dilansir dari detikJabar, Sabtu (16/7).

Mantan Bupati Tasikmalaya itu kemudian menjelaskan sejumlah indikator kemajuan Depok, atau wilayah Bodebek. Seperti pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bagus, dan lainnya.

"Jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa pemerintah provinsi tidak berhasil membangun Jabar," kata Uu.

Uu pun meminta Idris berhati-hati dalam membuat pernyataan. Seharusnya, lanjut Uu, harus saling menguatkan antara pemprov dan pemkot atau pemkab. Sebab, lanjut dia, program Jabar Juara Lahir Batin memiliki turunan inovasi, kolaborasi dan digitalisasi.

"Saya selaku orang Jabar tidak mau melepaskan Bodebek ke wilayah lain," kata Uu.

Dinilai Tak Urgen

Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat, Intan Fauzi, turut menyoroti usulan Idris. Intan menilai usulan itu tidak begitu memiliki urgensi karena kawasan Depok secara perekonomian sudah cukup terintegrasi dengan wilayah DKI.

"Dalam banyak hal, termasuk secara perekonomian kawasan seperti Depok sudah terintegrasi dengan DKI. Dengan demikian, wacana penggabungan Kota Depok ke DKI Jakarta tidak terlalu urgent," kata Intan kepada wartawan, Minggu (17/7/2022).

Anggota legislatif daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat ini melanjutkan, proses penggabungan Kota Depok ke DKI memerlukan proses panjang. Sebab, kata dia, hal itu perlu dilandasi menggunakan undang-undang yang harus digodok terlebih dahulu di parlemen.

"Mekanisme penggabungan satu kota dengan kota lain itu harus dibahas di DPR RI untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Saya kebetulan di Baleg DPR, kami juga melakukan rancangan undang-undang untuk penggabungan kota-kota dan sebagainya. Jadikan harus melalui proses panjang," kata anggota Fraksi PAN DPR itu.

Selain itu, proses penggabungan Kota Depok ke Jakarta Raya ada proses dengan referendum melalui pihak ketiga yaitu rakyat.

"Secara penggabungan Depok ke DKI kan ada proses yang harus dilalui, antara lain harus melalui referendum pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Intan menggarisbawahi mekanisme pemilihan Wali Kota Depok yang berbeda dengan Wali Kota di wilayah DKI. Dia mengatakan Wali Kota Depok dipilih oleh rakyat Kota Depok melalui pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan posisi Wali Kota di Jakarta yang ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta.

"Ini artinya, jika Depok bergabung dengan DKI maka nanti kepala daerah atau wali kotanya dipilih dan diangkat oleh gubernur dan Depok tidak memiliki dewan tingkat kota," kata dia.


(fca/dwia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT