Wakil Ketua MPR Minta Malaysia Jalankan MoU soal Pekerja Migran

ADVERTISEMENT

Wakil Ketua MPR Minta Malaysia Jalankan MoU soal Pekerja Migran

Hanifa Widyas - detikNews
Kamis, 14 Jul 2022 21:13 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Pemerintah Malaysia untuk menjalankan nota kesepahaman (memorandum of understanding) terkait pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara konsisten. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama.

Ia menerangkan penerapan nota kesepahaman secara konsisten merupakan wujud penghormatan terhadap kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia. Selain itu, penerapan nota kesepahaman tersebut dilakukan agar pengiriman pekerja migran Indonesia dapat segera kembali dilakukan.

Nota kesepahaman juga berfungsi sebagai bukti adanya niatan baik dari pihak Malaysia untuk hadirkan maslahat dan perlindungan bagi WNI yang berprofesi sebagai PMI di Malaysia dan supaya berbagai masalah yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia tidak terulang kembali.

Hal tersebut disampaikan Hidayat sebagai respons terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia yang menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia. Penghentian dilakukan sebab Pemerintah Indonesia menilai Pemerintah Malaysia tidak menjalankan MoU yang sudah ditandatangani bersama.

Di dalam MoU tersebut disepakati bahwa perekrutan PMI sektor domestik di Indonesia yang satu-satunya dan legal adalah melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS). Namun dalam prakteknya, masih ada perekrutan melalui sistem lain, yakni Sistem Main Online.

Menurut HNW, sapaan akrab Hidayat, persoalan ini harus segera diselesaikan bersama tetapi tetap dengan komitmen yang tinggi terhadap MoU yang sudah disepakati. Dengan demikian, persoalan penghentian pengiriman PMI ke Malaysia ini tidak merugikan kedua belah pihak.

"Sebab bila terus-terusan seperti ini, kan dua-duanya menjadi rugi, baik dari sisi Malaysia maupun dari sisi Indonesia," ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).

HNW mempertimbangkan banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memerlukan pekerjaan, termasuk di Malaysia. Sementara itu, pihak Malaysia juga memerlukan pekerja migran yang tidak sedikit. Dengan penghentian ini, Malaysia terancam kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan ekonomi di negara tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan kesepakatan untuk melaksanakan MoU baik dari sisi Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak sebagai bentuk bagi perlindungan PMI di Malaysia, termasuk di sektor pekerja domestik.

"Saya mendukung dilaksanakannya MoU tersebut secara konsekuen, karena MoU itu memang dihadirkan untuk memberi perlindungan kepada PMI di Malaysia, dan maslahat bagi Indonesia dan Malaysia," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menyatakan dukungan terhadap sikap maksimal pemerintah dalam mengupayakan dan memberikan perlindungan kepada WNI yang berprofesi sebagai PMI di Malaysia serta di negara-negara lain.

Perlindungan secara maksimal tersebut dihadirkan, antara lain untuk memastikan berjalannya program yang menguntungkan kedua pihak. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga memastikan agar peristiwa-peristiwa pidana yang ditimpakan kepada PMI sebagai korban tidak terulang, seperti temuan dari Migrant Care yang menyebutkan adanya seratusan PMI yang meninggal di dalam tahanan di Sabah Malaysia.

"Hal yang harusnya juga ditindaklanjuti olh pihak Indonesia dan Malaysia, demi tegaknya keadilan dan kemanusiaan dan prinsip menghormati antara kedua belah pihak, yang ujungnya akan menguntungkan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak termasuk bagi PMI dan para pihak yang mempergunakan jasa PMI," pungkasnya.

Lihat juga video 'DPR Minta Ada Satgas Imbas 18 TKI Tewas di Tahanan Imigrasi Malaysia':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT