.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama pimpinan MPR RI lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan tersebut dalam rangka rapat konsultasi mengenai Pokok-pokok haluan Negara (PPHN).
Pada kesempatan tersebut Bamsoet memastikan PPHN dapat dihadirkan tanpa harus melalui Amandemen konstitusi. Caranya yaitu dengan konvensi ketatanegaraan.
Dia menyampaikan Badan Pengkajian MPR RI telah melakukan kajian terhadap substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hasilnya, bentuk hukum PPHN yang paling tepat dan sesuai, yaitu melalui Ketetapan MPR RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun untuk itu diperlukan kesepakatan 8 lembaga negara. Mulai dari MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga Kepresidenan.
"Karena itu pada Sidang Tahunan MPR RI 2022 yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 2022 mendatang, MPR RI akan membentuk Panitia Ad Hoc sebagai alat kelengkapan MPR RI yang berwenang menyiapkan rancangan keputusan MPR RI. Salah satunya untuk menyiapkan Konvensi Ketatanegaraan, agar Indonesia bisa segera memiliki PPHN, tanpa harus terlebih dahulu mengamandemen konstitusi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, selain membentuk Panitia Ad Hoc, dalam Sidang Tahunan MPR RI 2022 telah disepakati mengikuti pola tahun lalu, dengan mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19.
Di samping itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan Jokowi siap hadir dalam peringatan Hari Konstitusi, sekaligus HUT MPR ke-77 pada 18 Agustus 2022.
Menurutnya, peringatan ini bukan hanya kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi tanggung jawab sejarah, untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka. Sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penetapan barometer, mengenai sejauh mana pelaksanaan konstitusi dan capaiannya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jika selama ini Hari Konstitusi hanya diperingati oleh MPR, untuk tahun ini diharapkan juga bisa diperingati oleh seluruh warga bangsa. Termasuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara, dalam satu rangkaian dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan pihaknya juga menyampaikan terkait inisiasi MPR RI untuk membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Sebagaimana juga telah mendapatkan dukungan dari Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Mr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko Mr. Hakim Benchamach, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, dan para duta besar negara sahabat, seperti Duta Besar Kerajaan Maroko, Republik Yaman, Republik Islam Iran, Qatar, Kerajaan Bahrain dan Kesultanan Oman.
"Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia ditargetkan terbentuk pada akhir tahun 2022. Proses pembentukannya akan dilakukan di Gedung Asia-Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia," pungkas Bamsoet.
Simak juga 'Jokowi Lantik Perwira TNI-Polri: Tunjukkan Integritas-Loyalitas':
