.webp)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani mengevaluasi anggaran kementerian dan lembaga pemerintah yang tumpang tindih.
Salah satu yang disorot pria yang akrab disapa Cak Imin itu adalah anggaran pembuatan ribuan aplikasi namun manfaatnya tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Saya minta Bu Menteri Sri Mulyani untuk segera menghentikan anggaran-anggaran yang tumpang tindih dan mubazir. Ada ribuan aplikasi di kementerian yang nyata-nyata nggak ada manfaatnya," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini mengaku sudah lama menunggu gerak tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
"Sudah lama saya tunggu, Bu Sri Mulyani kok slow saja," ungkap Cak Imin.
Cak Imin berujar banyaknya aplikasi justru memantik kondisi yang tidak efisien karena setiap kementerian/lembaga bahkan unit kerjanya memiliki aplikasi masing-masing.
"Saya dapat laporan di pemerintahan saja pakai 24.400 aplikasi, belum lagi di setiap kementerian/lembaga atau pemda punya aplikasi yang beda-beda setiap unitnya, sangat tidak efisien," ujar Cak Imin.
Keponakan Gus Dur ini menambahkan aplikasi sejatinya punya fungsi yang baik dalam menunjang efisiensi kinerja dan juga transparansi. Namun, jika terlalu banyak dan tidak ada integrasi, justru keberadaan aplikasi itu nirmanfaat.
"Saya bukan berarti menolak aplikasi, asal tidak terlalu banyak dan bisa terintegrasi antar-kementerian/lembaga, saya kira oke-oke saja. Tapi yang ada sekarang kan sebaliknya, aplikasinya kebanyakan, manfaatnya tidak ada, yang ada justru pemborosan anggaran," tukas Cak Imin.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan banyaknya aplikasi yang digunakan kementerian/lembaga untuk operasional dan administrasi yang justru menciptakan ketidakefisienan. Ia menyebut ada lebih dari 24.400 aplikasi yang saat ini dimiliki pemerintah.
Ia mengatakan puluhan ribu aplikasi yang dimiliki pemerintah ini tak hanya menimbulkan ketidakefisienan, tapi juga pemborosan.
"Bayangkan, kita punya lebih dari 24 ribu aplikasi. Setiap Kementerian dan lembaga itu punya database sendiri-sendiri," kata Sri Mulyani dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022-Advancing Digital Economy and Finance di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7).
Simak juga 'Bimbang Pilihan Cawapres PKB, Anies atau Sri Mulyani?':
