Ketum PKB: Seharusnya Kita Kiblat Sawit Dunia, Bukan Malaysia

ADVERTISEMENT

Ketum PKB: Seharusnya Kita Kiblat Sawit Dunia, Bukan Malaysia

Angga Laraspati - detikNews
Selasa, 12 Jul 2022 12:13 WIB
Abdul Muhaimin Iskandar
Foto: PKB
Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong pemerintah segera mencari solusi atas rendahnya harga komoditas sawit. Caranya, Indonesia tidak boleh didikte negara lain, termasuk oleh Malaysia melalui Bursa Malaysia Derivatives (BMD).

"Indonesia ini masih mengikuti standar harga minyak sawit yang ditetapkan Malaysia melalui Bursa Malaysia Derivatives. Nah, ini harus segera dicarikan solusi. Seharusnya kita kiblat sawit dunia, bukan Malaysia, nggak boleh didikte negara lain," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Selasa (12/7/20220).

Cak Imin menyatakan Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit nomor satu di dunia sejak 2006, menyalip posisi yang selama bertahun-tahun sudah ditempati Malaysia. Produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun.

"Tapi meskipun kita menjadi penguasa minyak sawit secara global, naik turunnya harga komoditas sawit nyatanya bukan kita yang mengendalikan, tapi Malaysia," tutur Cak Imin.

Selain berpatokan pada BMD, Wakil Ketua DPR RI ini menyebut harga minyak sawit yang dijual di Indonesia juga mengacu pada bursa komoditas yang berada di Rotterdam, Belanda.

"Tentu saja ini PR (pekerjaan rumah) besar pemerintah dan harus segera diselesaikan. Saya mendorong realisasi komitmen pemerintah dalam melakukan perombakan dan perbaikan tata kelola industri sawit di Indonesia dari hulu hingga ke hilir, termasuk membuat Indonesia bisa menetapkan harga sawit secara mandiri," tegasnya.

Cak Imin juga mendorong Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Pemerintah Daerah (Pemda), serta perusahaan sawit kooperatif dalam mengumpulkan data dan informasi yang lengkap dan akurat.

Langka itu dilakukan sebagai upaya sinkronisasi data dalam proses audit perusahaan sawit, guna mendukung evaluasi dan perbaikan tata kelola industri sawit.

"Ya memang tidak bisa pemerintah jalan sendiri. Kita perlu bersama-sama mengatasi masalah sawit yang sudah sejak lama terjadi. Tapi bagaimanapun kita sebagai produsen sawit terbesar harus mandiri dan berdaulat, nggak boleh didikte siapapun," imbuh Cak Imin.

(fhs/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT