ADVERTISEMENT

Abu-abu Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Bila Dewas KPK Tak Ambil Aksi

Dhani Irawan - detikNews
Rabu, 13 Jul 2022 12:38 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menerima rombongan finalis Puteri Indonesia di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2022).
Lili Pintauli Siregar (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Lili Pintauli Siregar meninggalkan kursi Wakil Ketua KPK dengan sedikit ketenangan sebab dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika tidak diungkap terang oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Persidangan etik yang seharusnya bisa mengungkap dugaan itu digugurkan Dewas KPK.

Ketua majelis etik yang juga Ketua Dewas KPK, Tumpak H Panggabean, beralasan Lili sudah lebih dulu mundur sebagai bagian dari KPK. Bagi Dewas KPK, status Lili yang bukan sebagai Insan KPK lagi tak bisa diadili secara etik.

"Kalau pun sidang, maksimal hukumannya apa nanti? Mengundurkan diri juga? Dia sudah mengundurkan diri juga. Jadi, itu pertimbangan juga tapi yang jelas kalau memang orangnya tidak ada lagi, bukan Insan KPK lagi, tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan lagilah," ucap Tumpak pada 11 Juli 2022 saat memberikan alasan tentang gugurnya sidang etik untuk Lili.

Namun alasan ini memantik sindiran banyak pihak, terutama dari orang-orang yang pernah berada di KPK maupun para aktivis antikorupsi. Mereka menilai Dewas mencuci tangan dari perkara ini.

Salah satunya muncul dari Febri Diansyah. Mantan juru bicara KPK ini terang-terangan menyebut apa yang dilakukan Dewas KPK itu keliru.

"Dewas KPK Keliru, seharusnya sidang etik untuk pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar yang diduga menerima gratifikasi terkait Moto-Gp tetap dijalankan. Kenapa? UU KPK menugaskan Dewas KPK menyelenggarakan sidang kode etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik," kata Febri, dikutip dari cuitannya di Twitter pribadinya, @febridiansyah, Selasa (11/7/2022).

Menurut Febri, semestinya sidang etik terhadap Lili Pintauli tetap dilakukan. Sebab, peristiwa dugaan pelanggaran etik itu terjadi saat Lili masih menjabat Wakil Ketua KPK. Dengan demikian, sidang kode etik itu sejatinya bertujuan membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukannya sewaktu menjadi pimpinan KPK atau pegawai KPK.

"Sehingga, alasan Dewas KPK yang menyebutkan sidang etik gugur karena Lili mundur sebelum sidang jelas keliru. Karena saat dugaan pelanggaran terjadi, ia masih pimpinan KPK," ungkapnya.

Febri menilai Dewas keliru memahami konteks waktu dan status pegawai KPK saat dugaan pelanggaran etik itu terjadi. Sementara itu, jika logika Dewas tersebut digunakan, Febri menilai cara serupa dapat dilakukan pegawai KPK lainnya untuk celah menghindari sanksi pelanggaran etik.

"Jika logika Dewas ini digunakan maka setiap pelaku pelanggaran dengan mudah menghindar dengan cara mundur saat akan di sidang kode etik," tuturnya.

Sindiran keras Febri ini selengkapnya bisa dicek pada tautan di bawah ini:

Setidaknya argumen Febri itu diamini pula oleh mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang. Rasamala meminta Dewas KPK mempertimbangkan untuk melanjutkan pemeriksaan etik Lili Pintauli.

"Untuk dugaan pelanggaran etiknya seharusnya bisa tetap diproses karena peristiwanya terjadi saat yang bersangkutan masih menjabat pimpinan, meskipun nanti tidak perlu dijatuhkan sanksi karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dan bukan lagi pimpinan," kata Rasamala saat dihubungi detikcom, Selasa (12/7/2022).

Di sisi lain ada pula desakan agar Dewas proaktif meneruskan bukti-bukti terkait Lili ke ranah pidana. Sebab, banyak pihak menilai bila urusan ini tidak hanya etik tetapi mengarah pula ke gratifikasi bahkan suap.

Seperti yang disampaikan salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Dia mendesak Dewas KPK menyerahkan dugaan pelanggaran etik Lili ke penegak hukum jika ada unsur dugaan penerimaan suap.

"Dewan Pengawas harus meneruskan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum jika ada dugaan kuat adanya gratifikasi yang dianggap suap," ucap Kurnia.

'Bola Panas' Dugaan Suap Lili

Tumpak sendiri sempat merespons tentang desakan ini. Namun Tumpak malah menjelaskan posisi Dewas untuk urusan etik, bukan perihal mau tidaknya Dewas meneruskan bukti-bukti ke aparat penegak hukum lain apabila ada dugaan suap atau gratifikasi di perkara Lili.

"Mengenai dugaan pidana, tentunya berdasarkan ketentuan UU itu bukan ranah Dewas, Dewas hanya mengadili perbuatan yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku itu berdasarkan UU Pasal 37B," ucap Tumpak.

Bagaimana dengan KPK? Sebelas dua belas dengan Dewas, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri hanya menjelaskan soal wewenang dan tugas Dewas.

"Perlu kami luruskan, ranah tugas Dewas sudah sangat jelas yaitu bukan masalah dugaan pidana yang dilakukan insan KPK, namun dugaan pelanggaran etik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (13/7/2022).

"Kami berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang salah memahami tugas Dewas yang secara normatif sesungguhnya sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang. Jangan sampai justru penegakan etik oleh Dewas menabrak norma hukum jika tetap melanjutkan sidang etik padahal yang bersangkutan tidak memenuhi unsur subjek persidangan karena sudah bukan lagi berstatus insan komisi," imbuhnya.

Bila merunut respons dari Dewas maupun KPK, akankah dugaan-dugaan suap atau gratifikasi yang diterima Lili Pintauli itu akan menguap begitu saja?

Padahal bila merujuk pada Pasal 108 KUHAP disebutkan kewajiban seseorang untuk melaporkan ke pihak berwajib bila mengetahui adanya tindak pidana, terutama ayat (3). Begini aturannya:

Pasal 108

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Simak video 'Ketua Komisi III Minta Dugaan Gratifikasi Tetap Diusut Meski Lili Pintauli Mundur':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT