ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

KAMMI Harap Dewas KPK Batalkan Penetapan Gugurnya Sidang Etik Lili

Danu Damarjati - detikNews
Rabu, 13 Jul 2022 10:59 WIB
KPK akan segera memiliki gedung baru yang kini proses pembangunannya sudah masuk ke tahap akhir. Gedung KPK yang baru, sengaja dibangun dengan warna merah putih, sebagai simbol KPK milik Indonesia. Hasan Alhabshy
Foto ilustrasi gedung KPK. (Hasan Alhabshy/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK sudah membatalkan sidang etik Lili Pintauli lantaran Lili duluan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua KPK. Kelompok mahasiswa ini tak berhenti berharap. Dewas KPK diminta membatalkan penetapan gugurnya sidang etik Lili Pintauli.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tetap mendorong Dewas KPK menggelar sidang etik terhadap Lili. Di sisi lain, proses hukum gratifikasi yang diduga diterima Lili Pintauli juga perlu dilanjutkan.

"Kasus yang menimpanya (Lili Pintauli Siregar) saat ia masih menjadi Wakil Ketua KPK, sehingga kami mendorong Dewas untuk membatalkan penetapan tersebut dan tetap menjalankan sidang etik. Ini semua adalah untuk perbaikan internal KPK dan keberlangsungan KPK dalam mengatasi persoalan korupsi di tengah kepercayaan publik," kata Ketua Bidang Polhukam PP KAMMI, Rizki Agus Saputra, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).

Lili Pintauli diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi menonton balap MotoGP di Mandalika, Maret lalu, saat dirinya masih menjabat Wakil Ketua KPK. Sedangkan surat pengunduran diri Lili baru belakangan ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apa pun alasannya, dugaan korupsi ini jangan sampai dilepas bebaskan. Gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi extraordinary crime. Sebabnya, hal ini jangan sampai dibiarkan dan harus diutus tuntas untuk sebuah keadilan," kata Rizki.

Ketua Umum Pusat KAMMI, Zaki Ahmad Rivai, menyatakan kabar pimpinan KPK yang sekarang sudah mengundurkan diri itu bakal menjadi citra buruk KPK di mata publik. Maka lebih baik, KPK memproses sidang etik Lili supaya persoalan menjadi terang benderang.

"Penting adanya sidang etik dan tindakan serius mengatasi masalah dugaan korupsi yang terjadi dalam internal KPK ini, karena akan menjadi jawaban ke publik tentang keseriusan KPK dalam mengatasi tindakan kejahatan korupsi di Indonesia," kata Zaki Ahmad Rivai.

Sidang etik Lili sudah gugur

Sebelumnya, Dewas menyatakan Lili Pintauli Siregar tidak dapat diadili etik. Dewas beralasan Lili sudah mengundurkan diri.

"Menetapkan menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik atas nama terperiksa Lili Pintauli Siregar dan menghentikan penyelenggaraan etik," ucap Tumpak H Panggabean selaku ketua majelis sidang etik, Senin (11/7) kemarin.

Tumpak mengatakan surat pengunduran Lili sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Dewas menilai Lili bukan lagi orang yang bisa disidang oleh Dewas.

"Menimbang oleh karena terperiksa Lili Pintauli telah mengundurkan diri dari Wakil Ketua KPK RI, dan telah terbit keputusan Presiden RI Nomor 71/P/2022 yang telah memberhentikan terperiksa sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK RI, maka terperiksa tidak lagi berstatus insan komisi yang merupakan subjek hukum dari peraturan Dewas KPK RI," beber Tumpak.

"Sehingga dugaan pelanggaran kode etik, dan kode perilaku KPK tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi kepada terperiksa, dengan demikian cukup alasan bagi majelis etik untuk menyatakan persidangan etik gugur dan tidak melanjutkan persidangan etik," imbuhnya.

(dnu/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT