Pemprov DKI Akan Awasi Kegiatan ACT Buntut Dugaan Penyelewengan Dana

ADVERTISEMENT

Pemprov DKI Akan Awasi Kegiatan ACT Buntut Dugaan Penyelewengan Dana

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 12 Jul 2022 17:32 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Aliya-detikcom)
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Aliya/detikcom)
Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya mengadakan rapat koordinasi membahas izin operasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sementara ini, Pemprov DKI Jakarta bakal menerbitkan surat tugas mengawasi kegiatan yayasan filantropi itu.

Riza menuturkan perintah itu diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali dan ditujukan kepada SKPD terkait, mulai Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hingga Satpol PP DKI Jakarta.

"Dari Pemprov sendiri, Sekda sudah rakor dan Pak Sekda akan keluarkan surat tugas bagi SKPD terkait ya, mulai Dinsos, Satpol PP, PTSP, Biro Hukum, dan lain-lain, untuk melakukan pengawasan," kata Riza di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2022).

Riza menyampaikan kegiatan pengawasan itu tak sekadar memantau aktivitas ACT, tapi juga lembaga-lembaga lainnya. Dia berharap ke depannya tak ada lagi lembaga filantropi yang tersandung kasus hukum.

"Supaya juga ke depan hal ini tidak terjadi lagi, tidak hanya terkait ACT, tapi juga organisasi lain," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta membenarkan telah menerbitkan izin kegiatan beroperasi untuk Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Izin yang diterbitkan berupa tanda daftar yayasan sosial serta izin kegiatan.

"Iya diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra saat dimintai konfirmasi, Rabu (6/7/2022) malam.

Benny mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi izin operasi ACT. Proses evaluasi, kata dia, dilakukan bersama Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta serta SKPD terkait lainnya.

"Proses evaluasi oleh SKPD terkait. Sedang kami koordinasikan dengan SKPD terkait. (Dinsos) salah satunya," ujarnya.

Dilihat detikcom, Rabu (6/7/2022), informasi itu tertuang dalam situs resmi ACT di act.id. Disebutkan, Yayasan ACT memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019. Izin kegiatan operasi ACT itu disebut berlaku hingga 25 Februari 2024.

Dugaan Penyelewengan Dana ACT

Berbagai tuduhan penyalahgunaan dana dilayangkan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Tuduhan itu mulai dari penyelewengan dana donasi dari masyarakat hingga dana bantuan sosial dari Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 2018.

Tuduhan kepada ACT itu bermula saat tagar #AksiCepatTilep dan #JanganPercayaACT mencuat di media sosial. Tagar-tagar berkaitan dengan ACT ini bermunculan setelah majalah Tempo mengeluarkan laporan utama berjudul 'Kantong Bocor Dana Umat'.

Buntutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Bareskrim Polri pun turun tangan menginvestigasi transaksi keuangan lembaga filantropi itu.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, di atas Yayasan ACT terdapat entitas bisnis yang melakukan kegiatan usaha. Dana yang dihimpun ACT itu disebut Ivan dikelola secara bisnis lebih dulu sebelum disalurkan ke penerima donasi.

ACT juga diduga menyalurkan dana ke Al Qaeda. Berdasarkan hasil kajian dan database, PPATK menemukan adanya transaksi keuangan karyawan ACT dengan seseorang yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan pernah ditangkap di Turki.

"Beberapa nama yang PPATK kaji, berdasarkan hasil koordinasi dan hasil kajian dari database yang PPATK miliki, itu ada yang terkait dengan pihak yang... ini masih diduga ya, patut diduga terindikasi. Dia yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al Qaeda, penerimanya," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

ACT juga diduga menyelewengkan dana CSR yang dimandatkan Boeing. Dana CSR ini diberikan Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang terjadi pada 2018.

"Bahwa pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), dalam hal ini Saudara Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus, dan pembina, serta Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosiaL/CSR dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramdhan kepada wartawan, Sabtu (9/7/2022).

Simak Video 'Jejak Kasus Penyelewengan Dana ACT hingga Naik Penyidikan':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT