ADVERTISEMENT

Ketua KPK ke Partai Berkarya: Tak Boleh Ada Uang Ketok Palu, Sanggup?

M Hanafi - detikNews
Selasa, 12 Jul 2022 15:12 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan Partai Berkarya soal penggunaan 'uang ketok palu' dalam pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Firli dengan tegas melarang kepala daerah melakukan praktik tersebut.

Hal itu disampaikan Firli dalam acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) KPK. Dia menegaskan agar Partai Berkarya menyanggupi pelarangan tersebut.

"Tidak boleh lagi ada uang ketok palu dalam rangka pengesahan APBD kabupaten, kota maupun gubernur, sanggup nggak Partai Berkarya?" kata Firli Bahuri, Selasa (12/7/2022).

Selain itu, Firli melarang soal penjualan surat rekomendasi dalam proses pemilihan bakal calon peserta pemilu. Dia menegaskan tidak boleh adanya suap dalam proses tersebut.

"Dalam rangka menghasilkan calon pemimpin, partai politik harus bebas dari suap menyuap untuk mencalonkan para calon pemimpinnya. Ndak boleh ada jual surat rekomendasi," tegas Firli.

Kemudian, Firli mengungkap temuannya soal penggunaan uang dalam proses berpolitik. Berdasarkan survei, sebanyak 82,3% kepala daerah didanai oleh pihak donatur dan sponsor.

"Ternyata, Pak, setelah hasil survei kita, memang untuk jadi kepala daerah pakai uang, 82,3 persen dibiayai oleh donatur dan sponsor, itu eksekutif," ucapnya.

Namun Firli heran perilaku koruptif masih marak di Indonesia. Meskipun Indonesia berlandaskan Pancasila, korupsi tetap masih terjadi.

"Tetapi faktanya, sudah sekian lama negara kita berdemokrasi, tetap saja ada korupsi. Sekian lama negara kita meyakini landasan ideal adalah Pancasila, tapi korupsi ada," ujarnya.

Ditemui secara terpisah, Ketum Partai Berkarya Muchdi PR mengaku kegiatan politik cerdas berintegritas KPK itu menjadi hal yang bermanfaat bagi partai politik. Dia yakin program tersebut dapat menekan angka korupsi di Indonesia.

"Saya kira pembekalan ini cukup bagus terutama untuk penyelenggara negara, termasuk juga untuk partai politik, termasuk juga untuk masyarakat. Jadi kalau pembekalan ini bisa dimengerti dan dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia bisa bebas dari korupsi," kata Muchdi PR di lobi gedung Merah Putih KPK, hari ini.

Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) ini terdiri atas kegiatan executive briefing bagi Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Politik, pembekalan antikorupsi bagi pengurus partai di pusat dan daerah, serta pembelajaran mandiri antikorupsi secara elektronik. Terdapat 21 paket kegiatan yang akan dilakukan sepanjang 2022.

Simak juga 'Dewas KPK: Lili Pintauli Ajukan Pengunduran Diri Sejak 30 Juni':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/fas)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT