Siap-siap! Minimarket Jual Kondom ke ABG Didenda Rp 1 Juta

ADVERTISEMENT

Membedah RKUHP

Siap-siap! Minimarket Jual Kondom ke ABG Didenda Rp 1 Juta

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 12 Jul 2022 11:24 WIB
young woman asian girl mouth torn envelope condom on white background
Foto ilustrasi (thinkstock)
Jakarta -

Siap-siap, minimarket yang jualan kondom di etalasenya bagi anak di bawah 18 tahun bisa dipidana. Sebab, RKUHP mengancam bagi siapa pun yang menawarkan pencegah kehamilan ke anak dengan pidana denda Rp 1 juta.

Hal itu diatur dalam RKUHP dalam bab 'Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan'.

"Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (maksimal Rp 1 juta)," demikian bunyi Pasal 412 draf RKUHP yang dikutip detikcom, Selasa (12/7/2022).

Hukuman diperberat menjadi 6 bulan penjara bagi setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan.

Ancaman di atas dikecualikan:

1. jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.
2. jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan.
3. Petugas yang berwenang termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.

Berdasarkan UU, usia anak adalah di bawah 18 tahun. Dengan aturan di atas, maka minimarket harus menyembunyikan dagangan alat kontrasepsinya. Bila ada yang beli, harus diminta menunjukkan KTP untuk membuktikan usia si pembeli sudah di atas 18 tahun.

Dari manakah KUHP yang berlaku saat ini?

KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Code Napoleon Perancis yang berlaku tahun 1810. Prancis kemudian menjajah Belanda dan Prancis memberlakukan KUHP di Belanda pada 1881.

Kemudian KUHP dibawa Belanda ke Indonesia saat menjajah Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda pun memberlakukan code itu secara nasional pada 1918 dengan nama Wet Wetboek van Strafrecht.

Wet Wetboek van Strafrecht itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal juga tergerus hukum penjajah. Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta mengubah hukum yang berlaku.

(asp/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT