Ada Nafas Perdamaian dalam RUU PA

Jakarta - Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU PA) dinilai memiliki nafas perdamaian yang jauh dari angkara. Karena itu sebagian besar masyarakat Aceh menilai RUU PA tidak bertentangan dengan nota kesepahaman (MoU Helsinki)."Karena Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menganggap rumusan RUU PA dianggap tidak sejalan dengan MoU, kami mengharap pemerintah melakukan segera melakukan komunikasi," tutur anggota DPRD Aceh Azhary Basar yang juga Ketua Pansus RUU PA DPRD Aceh.Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers mengenai perkembangan RUU PA yang digelar oleh Partnership for Government Reform di Hotel Santika, Jl Aipda KS Tubun, Jakarta, Kamis (15/6/2006).Sebaliknya, GAM juga harus proaktif menghubungi pemerintah. "Saya tidak ingin perdamaian menjadi terancam. Sudah terlalu banyak air mata yang telah tertumpah," ujar dia.Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PA DPR Ahmad Farhan Hamid menuturkan Panja telah menyetujui poin pengelolaan minyak dan gas bumi yang diserahkan pada pemerintahan Aceh. Persetujuan ini merupakan bagian dari kesepahaman DPR untuk kemaslahatan rakyat Aceh."Pemerintah harus arif menyikapinya, jangan sampai rakyat Aceh meyakini hasutan orang, kalau Jakarta hanya perlu minyak dan gas bumi Aceh," cetus Ahmad.Disampaikan dia, DPR pun telah menyepakati adanya alokasi dana khusus sebesar 2%. Angka itu setara dengan platform dana alokasi umum (DAU) nasional untuk masa 20 tahun ke depan. Anggaran ini mulai diberikan pada pemerintah Aceh tahun 2007."Aceh membutuhkan dana besar dan ini merupakan kombinasi pertimbangan teknis rasional dan psikopolitis," imbuh Ahmad.DPR juga telah meminta Departemen Agama untuk melepas kewenangan pendidikan ibtidaiyah dan tsanawiyah kepada pemerintah Aceh."Penyerahan ini juga disertai penyerahan sarana, prasarana dan dana. Lagi pula kedua jenis pendidikan ini heavy-nya pendidikan, bukan hanya agama," tandas Ahmad. (nvt/)