.webp)
Diketahui, warga Sangihe telah melakukan aksi di Kantor Ditjen Minerba, Tebet, Jakarta Selatan, pagi tadi. Anggota Safe Sangihe Island (SSI), Jull Takaliauang, mengatakan pihaknya menuntut Kementerian ESDM mengikuti putusan PTUN Manado yang membatalkan izin lingkungan perusahaan tambang tersebut.
"Sangihe itu pulau kecil, tidak bisa ditambang. Kami bergantung pada ikan, kami bergantung sebagai nelayan, kami bergantung pada hasil bumi, ada cengkih, ada pala, ada kopral, makanan kami sagu. Ketika air akan dipakai untuk mengolah emas berarti kami akan mengelola sagu dengan air beracun," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan racuni kehidupan kami dengan operasi tambang di Sangihe. Karena pulau kami kecil, sumber air kami terbatas. Pakai hati Bapak, pakai pikiran Bapak. Kalau itu terjadi pada keluarga Bapak, kalau itu saudara Bapak, kalau itu kampung Bapak, tentu Bapak punya sikap seperti kami," lanjutnya.
Untuk diketahui, majelis hakim PTUN Manado mengabulkan gugatan 56 warga Sangihe yang menolak izin tambang emas yang diberikan Pemprov Sulut terhadap PT Tambang Mas Sangihe. Surat izin bernomor 503/DPMPTSPD/IL/ 182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 itu dinyatakan dicabut.
Namun Pemprov Sulut menjelaskan gugatan warga yang dikabulkan tersebut hanya sebagian. Gugatan yang dikabulkan itu hanya mencabut izin lingkungan, tapi izin tambang tidak pernah dicabut.
"Karena mereka melakukan aktivitas di sana berdasarkan izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bukan yang diterbitkan izin lingkungan ini, bukan izin lingkungan ini mereka beraktivitas," ujar Karo Hukum Pemprov Sulut Flora Krisen kepada detikcom, Sabtu (2/7).
"Saya bilang izin lingkungan hanya salah satu persyaratan untuk diterbitkan izin tambang. Nah, izin tambang kan belum dicabut, jadi mereka tetap beraktivitas," imbuhnya.
Flora juga mengatakan Pemprov Sulut tak akan mengajukan banding terhadap gugatan warga Sangihe yang dikabulkan PTUN Manado. Pemprov beralasan tidak rela berhadap-hadapan dengan rakyat sendiri.
"Ada pertimbangan Pemprov kan ini dari pihak masyarakat ada yang bawa anak, perempuan yang rasanya itu tidak elok kalau berhadapan masyarakat," ujar Flora.
(ain/lir)
