ADVERTISEMENT

BSILHK Diminta Koordinasi dengan Badan Otorita IKN soal Konsep Forest City

Atta Kharisma - detikNews
Kamis, 07 Jul 2022 13:34 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya
Foto: KLHK
Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) merupakan salah satu bagian dari skenario untuk menopang kemajuan Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian alam dan mengoptimalkan kawasan hutan. Hal tersebut diungkapkan Siti saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSILHK di Jakarta, Rabu (6/7).

"Kita tahu bahwa Indonesia sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa dan sedang dalam kumparan orbit untuk melompat menuju negara maju. Kita juga sudah tahu skenario Indonesia 2045 dan langkah-langkah konkret yang dilakukan Presiden dan Kabinet serta berbagai elemen masyarakat untuk mencapai cita-cita itu," ujar Siti dalam keterangan tertulis, Kamis (7/7/2022).

Ia menjelaskan sebagai organisasi baru Kementerian LHK, BSILHK diberi mandat untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu yang melatarbelakangi hadirnya BSILHK adalah untuk menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin perspektif kelestarian lingkungan.

"Saat ini kesempatan usaha dibuka luas, perizinan dipermudah, dapat kita bayangkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha-NIB, usaha dapat beroperasi. Desain-desain perizinan diberikan secara otomatis, melalui sistem OSS-Online Single Submission, pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan kemudahan-kemudahan berusaha," ungkapnya.

Untuk mengiringi hal tersebut, Siti menjelaskan kelak diperlukan penguatan pengendalian dampak yang mungkin akan timbul dari usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Ia juga menambahkan proses perizinan yang berlaku saat ini pada prosedur penilaian, validasi, verifikasi berimplikasi pada proses bolak-balik pemenuhan dokumen lingkungan, serta dipengaruhi subjektivitas penilai yang berpotensi menimbulkan bias terhadap penilaian.

Siti menegaskan peningkatan usaha-usaha termasuk di sektor kehutanan akan berimplikasi pada lingkungan dan kelestarian hutan. Kedua hal inilah yang diusung oleh UUCK untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga.

"Inilah mengapa standar penting, sehingga dapat mengurangi 'ketidakpastian' pemenuhan dokumen lingkungan, kita harus ingat bahwa Perizinan Berusaha bukan hanya izinnya diberikan, tetapi juga pengawasannya," imbuhnya.

Selain fungsi mengawal implementasi Perizinan Berusaha dalam UUCK, BSILHK dalam agenda nasional juga berperan terhadap pengendalian perubahan iklim FoLU Net Sink 2030 dan target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Jika kita simak baik-baik, aspek nilai ekonomi karbon (NEK) serta monitoring-pelaporan dan verifikasi perlu segera digarap dengan cermat. Harga karbon seperti mata uang (currency), aspek tingkat kepercayaan menjadi faktor penentu tinggi rendahnya harga jual karbon kita. Semakin baik tata kelola hutan dan lahan kita, maka nilai currency karbon kita akan semakin baik," papar Siti.

Kawal Pembangunan IKN Nusantara

BSILHK juga menerima mandat untuk mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara demi dapat segera mewujudkan rancangan besar dengan mengusung konsep 'forest city'. Menyambut pembangunan IKN, BSILHK telah menyusun 7 klaster dari rencana bertahap 36 klaster di tahun 2022.

Sejumlah 14 standar pada 7 klaster di antaranya terkait dengan pengelolaan sampah, pengelolaan air limpasan, koridor satwa, restorasi hutan tropika basah, pemanfaatan kayu, penebangan, pembibitan, mitigasi bencana banjir dan longsor, serta pengendalian karhutla.

"Saya mengapresiasi BSILHK telah berinisiatif menyusun 36 klaster standar IKN yang saat ini telah ada 14 standar. Namun demikian belum cukup, perlu segera standar-standar dibangun dan segera dikomunikasikan dengan para pelaksana IKN seperti Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN," terang Siti.

Sementara itu, Kepala BSILHK Ary Sudijanto melaporkan kepada Menteri Siti bahwa Rakornis BSILHK tahun 2022 ini mengambil tema Pengendalian Dampak Lingkungan melalui standardisasi Instrumen LHK.

"Rakornis ini merupakan agenda penting dimana dalam perjalanan 1 tahun BSILHK perlu mengevaluasi kinerja kerja/wilayah kerja BSILHK dalam pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ary menyampaikan Rakornis ini bertujuan mengetahui tugas-tugas besar yang akan dikerjakan BSILHK serta gambaran arah dan ruang kerja/wilayah kerja BSILHK dalam pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu, juga untuk melakukan sinkronisasi kegiatan dengan unit Eselon 1 lingkup KLHK dan lembaga lain dalam pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan, serta merencanakan program kerja dan penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2023.

Diketahui, dalam Rencana Strategis BSILHK Tahun 2022-2024 memuat beberapa agenda penting KLHK yang akan dilaksanakan, antara lain (1) Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja melalui penyusunan Safe Guards standar perizinan berusaha, (2) Pelaksanaan FoLU Net Sink 2030 melalui standardisasi dalam program ketahanan bencana dan perubahan iklim, yaitu perhitungan karbon, MRV karbon, pencegahan banjir/longsor, pencegahan karhutla, (3) Pengawalan Pembangunan Ibu Kota Negara baru melalui penyusunan standar bidang LHK di IKN, dan (4) Penerapan Ekonomi Sirkular melalui penyusunan dan penerapan standar-standar pengelolaan limbah dan sampah dengan pendekatan 9R (refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle dan recover).

Simak juga 'Jaga Keamanan IKN, BSSN Siapkan Pasukan Siber':

[Gambas:Video 20detik]



(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT