Komnas PA Optimis dengan Direktorat Perlindungan Perempuan Anak Bareskrim

ADVERTISEMENT

Komnas PA Optimis dengan Direktorat Perlindungan Perempuan Anak Bareskrim

Audrey Santoso - detikNews
Kamis, 07 Jul 2022 10:11 WIB
Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait
Foto: Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait (Muhammad Aminudin/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait, menyampaikan optimismenya pada rencana pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Bareskrim Polri. Komnas PA mengatakan saran pembentukan Direktorat PPA sudah disampaikan pihaknya sejak lima tahun lalu, dan baru ditindaklanjuti oleh Pimpinan Polri saat ini, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya optimislah untuk sesegera mungkin, setelah perayaan ini, akan terjadi dari Kementerian PAN RB misalnya merespon pembentukan direktorat ini. Kita tak mengada-ada kalau hal itu kami sudah sampaikan dari zaman Pak Tito (Tito Karnavian), lalu disambut saat program prioritas Presisi Pak Listyo Sigit," kata Arist kepada wartawan pada Selasa (5/7/2022).

Arist mengapresiasi dimasukkannya isu perlindungan perempuan dan anak dalam program prioritas Kapolri. Dia pun mendorong jajaran Polri di daerah mengimplementasikan dengan tepat program prioritas Kapolri tersebut.

"Dalam program Presisi (yang digagas) Kapolri, itu kan ada poin untuk memberikan perhatian kepada kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan. Itu kan harus diimplementasikan di setiap polres yang ada, fasilitas atau tenaga yang ada di unit PPA," ucap Arist.

Arist mengakui saat ini komunikasi kepolisian dengan Komnas PA sangat baik, terutama saat pihaknya hadir dan mendampingi anak-anak korban kekerasan. "Sangat baik, ketika semisalnya berkoordinasi dengan polres-polres di seluruh Indonesia. Kehadiran kita direspons karena kita turut membantu para penyidik," sambung Arist.

Meski demikian, Arist mengungkapkan belum semua jajaran Polri memberikan penanganan yang responsif dan tepat terhadap kasus yang melibtakna perempuan dan anak. Dia lalu menyoroti kinerja satuan di tingkat polsek.

"Poin perlindungan perempuan dan anak pada program Presisi belum berjalan secara merata sesuai harapan anak dan perempuan Indonesia. Fakta masih banyak aparat penegak hukum, apalagi di daerah-daerah pinggiran, timur Indonesia yang perhatian tindak lanjut terhadap kasus-kasus kejahatan anak dan perempuan kurang," ungkap Arist.

"Kalau di kota-kota besar sudah berjalan efektif. Tapi kalau di ujung Indonesia masih belum merata," sambung Arist.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Arist mengakui Komnas PA masih menerima banyak keluhan dan aduan terkait kasus perempuan dan akan yang ditangani oleh kepolisian. Beberapa dari korban yang kecewa dengan proses hukum di kepolisian tersebut, lanjut Arist, akhirnya memilih memviralkan kasusnya di media sosial.

"Saya menekankan program perlindungan perempuan dan anak, yang dimasukkan Kapolri dalam program Presisi, masih ada sejumlah kasus yang saat ditangani polisi masih berjalan lambat, banyak keluhan masyarakat merasa tidak ditangani dengan baik. Akhirnya mereka mengadu ke medsos," tutur Arist.

Dia pun mendorong peningkatan peran polwan dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Dia pun mendengar cerita dari salah satu kapolda soal perintah Kapolri untuk memberi 'ruang' bagi polwan turut andil dalam menyelesaikan kasus perempuan dan anak.

"Di polres, di unit PPA itu kasus-kasus masih ditangani polisi laki-laki. Dalam rangka Hari Bhayangkara saat ini, saya minta kasus-kasus ini menjadi perhatian Pak Kapolri. Karena menang saya dengar seperti di Sumut, Pak Kapolda Sumut mengatakan diperintah Kapolri untuk kasus perempuan dan anak di polres-polres itu ditangani polwan. Tetapi kan jumlah polwannya belum cukup," jelas Arist.

"Di usia ke 76 tahun, saya mendorong janji Kapolri untuk meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak ke tingkat direktorat itu terealisasi. itu usulan Komnas PA sejak 5 tahun lalu karena dasarnya persoalan perempuan dan anak adalah lex specialist dan kasusnya juga sangat bervariasi dan membutuhkan pertolongan.

Terakhir, dia meminta polisi tak menerapkan pendekatan penyelesaian masalah dengan restorative justice terkait kasus kekerasan dan kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak. Menurutnya, kekerasan tersebut masuk lex specialist karena dalam undang-undang pun ancaman hukuman untuk pelakunya sangat berat.

"Kalau unsur pidananya terpenuhi, sesuai ketentuan undang-undang, saya rasa pendekatannya tak perlu restorative justice. Tapi memang perlu ditangani dengan proses pidana. Ini kejahatan luar biasa, apalagi kejahatan predator seksual. Tidak ada kata damai dan toleransi karena ini extraordinary crime dan lex specialist dengan hukuman bisa sampai seumur hidup bahkan hukuman mati. Karena kejahatan ini merusak masa depan anak dan perempuan," pungkas Arist.

(aud/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT