ADVERTISEMENT

Eks Kadis LH Kabupaten Serang Didakwa Korupsi Pengadaan Tanah SPA Sampah

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Rabu, 06 Jul 2022 20:07 WIB
Sidang korupsi pengadaan lahan di Serang (Bahtiar Rifai/detikcom)
Sidang korupsi pengadaan lahan di Serang. (Bahtiar Rifai/detikcom)
Serang -

Eks Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan lahan sampah di Kecamatan Petir tahun 2020 senilai Rp 1 miliar lebih. Ia menjadi terdakwa bersama camat, kepala desa termasuk pejabat di lingkungan dinas.

Di sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, JPU Mulyana mengatakan Sri didakwa korupsi atas pengadaan tanah pembangunan stasiun peralihan (SPA) zona Desa Mekar Baru dan Desa Nagara Padang. Pada pengadaan dengan pagu Rp 1,3 miliar itu, terdakwa tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam hal pembayaran ganti rugi sehingga memperkaya dirinya dan orang lain.

Pengadaan itu, kata JPU, memperkaya terdakwa Toton Ependi selaku Kades Nagara Padang Rp 922 juta, Toto Mujianto selaku Kabid Persampahan dan Pertamanan Dinas LH Rp 60 juta, Asep Herdiana selaku Camat Petir Rp 25 juta, dan Sri Budi senilai Rp 10 juta.

"Merugikan negara Rp 1 miliar atau jumlah tersebut sebagaimana audit kerugian negara pengadaan lahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang," kata JPU Mulyana, Rabu (6/7/2022).

Perbuatan itu bermula saat ada sosialisasi pengadaan lahan di Desa Mekar Baru pada Juli 2020. Toton kemudian memanggil pemilik lahan bernama Ajali yang mengatakan bahwa dirinya akan menjual tanah senilai Rp 300 juta dan meminta uang muka Rp 50 juta.

Tapi, rencana pembangunan lahan sampah di Mekar Baru itu kemudian mendapat penolakan dari warga setempat dan rencana pembangunan dialihkan ke Desa Nagara Padang.

Pada 22 Juli, Toton kemudian menawarkan tanah pengganti yang juga milik Ajali di itu ke Asep Herdiana. Toton juga melakukan pembayaran secara tunai Rp 100 juta ke pemilik tanah.

"Pada Agustus, Asep, Toton menghadap Toto Mujianto. Toto, Asep, Toton menyampaikan langsung ke terdakwa Sri Budi bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti yang rencana di Mekar Baru," ujarnya.

Pada September, Toton kemudian melunasi pembayaran sebanyak Rp 150 juta ke Ajali. Bahwa terdakwa lalu diminta untuk mengecek ke lapangan soal apakah ada penolakan di Nagara Padang.

Atas rencana itu, pada Desember, dilakukan pembayaran oleh dinas untuk tahap pertama senilai Rp 250 juta ke Toton. Lalu, pada April 2021, pembayaran tahap kedua senilai Rp 1 miliar dengan cara transfer.

Atas pembayaran itu, JPU mengatakan Toton menggunakan uang untuk membeli kubah masjid, pembayaran utang, termasuk membiayai istri kedua. Ada juga pemberian kepada terdakwa Asep Herdiana selaku camat senilai Rp 25 juta, dan pemberian ke Toto Mujianto di kantor dinas LH Rp 70 juta.

JPU melanjutkan, terdakwa sebetulnya tahu bahwa harga tanah yang disepakati adalah Rp 300 juta. Perbuatannya bersama terdakwa lain telah memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara.

"Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 11 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi," ucap JPU.

Lihat juga video 'Pemkot Solo Sulap Sampah Jadi Pembangkit Tenaga Listrik':

[Gambas:Video 20detik]

(bri/isa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT