ADVERTISEMENT

KPU-Kominfo Koordinasi Cegah Serangan Cyber Jelang Pemilu 2024

Anggi Muliawati - detikNews
Rabu, 06 Jul 2022 17:37 WIB
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Audiensi itu membahas soal pencegahan serangan siber menjelang Pemilu 2024.

"Tujuan utama KPU berkunjung audiensi dengan Menkominfo yaitu dalam rangka untuk sukses pemilu 2024, sukses pilkada 2024 dengan peningkatan layanan KPU berbasis teknologi informasi," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di Gedung Kominfo, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/7/2022).

Hasyim mengatakan kekerasan verbal dalam dunia maya marak terjadi di masa-masa pemilu. Karena itu KPU berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pencegahan.

"Saya kira kita tahu semua bahwa pemilu dan pilkada adalah area konflik yang dianggap sah dan legal, tapi kalau kita hindari penggunaan kekerasan apakah itu kekerasan fisik, apa itu kekerasan verbal, yang paling penting penggunaan fitnah hoaks segala macam bagian dari kekerasan verbal. Itu ranahnya bisa menggunakan macam-macam media, termasuk media yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya ada di Kominfo, sehingga dengan itu ibaratnya cegah tanggalnya ada di situ," kata Hasyim.

Hasyim mengungkapkan pencegahan tersebut dilakukan agar tidak ada disinformasi di masyarakat nantinya. Sebab, disinformasi nantinya akan mengakibatkan kebingungan di masyarakat.

"Mengapa perlu dicegah dan ditangani, karena ini membuat disinformasi yang kemudian masyarakat ini menjadi bingung, sesungguhnya informasi yang benar itu yang mana dari situlah kemudian kehadiran teman-teman media konvensional juga menjadi salah satu ukuran untuk mengukur apakah sebuah peristiwa yang diberitakan faktanya ada atau tidak. Faktanya sesungguhnya bagaimana. Oleh karena itu, kerja sama berkaitan dengan soal konten sebuah pemberitaan menjadi sesuatu yang penting juga karena menjadi ranah dari ruang lingkup tugas wewenang Kominfo," tuturnya.

Selain dengan Kominfo, KPU akan berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Koordinasi itu penting dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang berkaitan dengan pemilu.

"Saya kira bukan sekarang saja ya, Mas, dari pemilu, pilkada sebelumnya sudah ada KPU, Bawaslu, Kominfo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran itu juga sering duduk bersama merumuskan itu. Tentu saja perlu refreshing ya duduk kembali untuk melihat perkembangan ini semua, sehingga sekali lagi bukan karena tugas dalam tanda kutip eksekutif seperti kementerian atau KPU, juga ada Dewan Pers, itu juga menjadi sesuatu yang penting apakah kualitas jurnalis yang ditugaskan itu seperti apa tersertifikasi atau tidak kemudian cara menulis kontennya bagaimana ini kan ada forumnya juga Dewan Pers misalkan," katanya.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, selain membahas serangan cyber, diskusi tersebut juga membahas terkait teknis pelaksanaan Pemilu 2024. Johnny mengatakan nantinya akan ada penambahan jumlah TPS seiring dengan adanya pemekaran wilayah.

"Tadi kami juga mendiskusikan yang sangat spesifik dan teknis yang berkaitan dengan titik terdepan penyelenggaraan sirkulasi demokrasi, yaitu tempat pemungutan suara, karena terdapat tambahan-tambahan jumlah penduduk, pemekaran-pemekaran wilayah dan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya kecepatan pencoblosan di ruang TPS, maka terdapat penambahan-penambahan jumlah TPS dan angka persisnya pastinya KPU yang tahu," kata Johnny.

"Karena ada penambahan dan sebarannya semakin luas tentu ini berhubungan juga dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Nah nanti kita akan lakukan kordinasi bagaimana layanannya optimal dan maksimal bisa diberikan sehingga KPU bisa melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan kepemiluan, dengan lancar dan mendapat dukungan serta kepercayaan masyarakat kita," imbuhnya.

(mae/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT