ADVERTISEMENT

KPU Bicara Kemungkinan Perubahan Anggaran Pemilu 2024

Wildan Noviansah - detikNews
Rabu, 29 Jun 2022 19:26 WIB
Komisioner KPU Hasyim Asyari
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyebut anggaran Pemilu 2024 diperkirakan akan mengalami perubahan. Salah satu penyebabnya adalah adanya penetapan daerah otonomi baru Papua hingga IKN Nusantara.

"Sangat mungkin (anggaran berubah). Karena perencanaannya kan berasal dari situasi yang belum ada perubahan. Kalau ada perubahan kan mesti dilakukan penyesuaian-penyesuaian," kata Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2022).

Menurut Hasyim, rencana revisi anggaran idealnya dilakukan akhir tahun. Sebab, tahapan penetapan daerah pemilihan (dapil) akan mulai dilakukan pada Februari 2023.

"Akhir tahun (ideal direvisi). Kenapa? Karena Februari sudah ada kegiatan atau tahapan KPU menetapkan daerah pemilihan. Dengan begitu, ketentuan tentang dapil harus sudah siap," ujarnya.

Selain itu, pada Mei 2023 juga akan mulai dilakukan tahapan pencalonan.

"Yang berikutnya pada bulan Mei sudah dilakukan pencalonan, baik untuk DPR RI, DPD. Nah, karena itu, kan sebelum pencalonan sebisa mungkin urusan dapil sudah harus selesai. Idealnya begitu," ujarnya.

Sebelumnya, KPU menjelaskan terkait anggaran Rp 8,06 triliun pada 2022 yang dibutuhkan institusinya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Anggaran triliunan rupiah itu rencananya dialokasikan untuk KPU pusat dan daerah.

"Kebutuhan anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun, yang akan dialokasikan untuk : 1. KPU (Pusat): Rp 0,9 triliun. 2. KPU provinsi (34 satuan kerja/satker): Rp 1,3 triliun. 3. KPU kab/kota (514 satker): Rp 5,7 triliun," ungkap anggota KPU Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Organisasi, Umum dan Rumah Tangga, Yulianto Sudrajat, melalui keterangan tertulis, Minggu (19/6/2022).

Yulianto menyebut sudah ada dana Rp 2,4 triliun yang teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU 2022, sehingga ada kekurangan Rp 5,6 triliun yang masih dibutuhkan.

"Kekurangan anggaran KPU tersebut telah dibahas dalam berbagai RDP dan konsinyering dengan Komisi II DPR RI dan prinsipnya disetujui," tuturnya.

Kekurangan dana yang dibutuhkan belum bisa dialokasikan sepenuhnya. Sebab, menurut Yulianto, Kementerian Keuangan masih menunggu penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Pemilu 2024.

(dwia/dwia)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT