ADVERTISEMENT

KPK Cecar Pihak Swasta soal Aliran Uang ke Keluarga Nurhadi

Nahda Rizki Utami - detikNews
Rabu, 06 Jul 2022 10:27 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK memeriksa Hindria Kusuma yang merupakan pihak swasta, sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK mencecar Hindria soal dugaan aliran uang yang diterima keluarga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"Saksi Hindria Kusuma swasta. Yang bersangkutan hadir dikonfirmasi pengetahuan saksi antara lain terkait dugaan adanya aliran uang yang diterima oleh keluarga tersangka NHD," kata kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/7/2022).

Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/7). Selain Hindria, KPK juga sejatinya akan memeriksa tiga pihak swasta lainnya, yakni Dion Hardie Tandi, Soepriyo Waskito Adi, dan Yoga Dwi Hartiar. Namun, ketiga pihak swasta itu tidak hadir. KPK, sambung Ali, akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

"Hari Selasa (5/7) pemanggilan saksi TPPU pengurusan perkara di MA. Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan atas nama Dion Hardie Tandi, Soepriyo Waskito Adi, dan Yoga Dwi Hartiar," ujar Ali.

"Ketiga saksi mengkonfirmasi tidak bisa hadir, akan dijadwal ulang," sambungnya.

Diketahui, KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspose kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Nurhadi. Nantinya, KPK segera mengumumkan status kasus TPPU itu.

"Sudah pernah ada ekspose, tinggal nunggu aja. Mungkin dalam waktu yang dekat," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2020).

Namun, Nawawi belum memastikan kapan status TPPU itu akan diumumkan. Menurutnya, KPK akan segera mengupayakan pengumuman kasus tersebut ke publik.

"Teman-teman lihat kan kondisinya kayak gini. Pasti kita terus bekerja, teman-teman Satgas (Satuan Tugas) semua terus bekerja seoptimal mungkin," ucap Nawawi.

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, telah divonis bersalah di kasus perkara suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp 49 miliar dalam pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Dia dan menantunya, Rezky Herbiyono, terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Dirut PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Sebelum ditangkap KPK, Nurhadi sempat jadi buron selama hampir 4 bulan. Kemudian pada 1 Juni 2020, KPK menangkap Nurhadi di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Nurhadi dan Rezky dinyatakan melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 dan 65 ayat 1 KUHP.

(mae/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT