ADVERTISEMENT

Pemerintah Tolak Pernikahan Beda Agama, HNW Harap Diikuti Semua Pihak

Erika Dyah - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 21:27 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) merespons usulan pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau tidak menerima permohonan uji materi UU Perkawinan, khususnya soal permintaan legalnya perkawinan beda agama di Indonesia. Ia berharap agar sikap konstitusional Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ini bisa diikuti oleh warga, hakim, dan MK.

"Sikap dan Keterangan Pemerintah yang menolak nikah beda agama itu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, juga sesuai dengan ketentuan hukum dalam UU Perkawinan tahun 1974. Maka seharusnya Mahkamah Konstitusi juga teguh menegakkan ketentuan konstitusi tersebut," ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (5/7/2022).

Ia mengatakan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengadili permohonan uji materi terhadap UU Perkawinan dengan materi yang sama. Secara tegas, MK menyatakan aturan UU Perkawinan yang hanya mengakui perkawinan se-agama sebagai ketentuan yang legal dan konstitusional.

Menurutnya, karena tidak dipahami atau tidak ditaatinya keputusan MK tersebut, terulang kembali pengajuan judicial review ini. Bahkan, polemik hukum dan pencatatan pernikahan beda agama.

"Sikap MenkumHAM dan Menag yang mewakili Pemerintah dalam persidangan uji materi soal pernikahan beda agama sudah benar. Tetapi agar efektif dan menyelesaikan masalah sehingga tak berlanjut atau terulang lagi, maka sosialisasi sikap ini dan konsistensi melaksanakannya oleh semua pihak, diharapkan dapat mengakhiri permasalahan dan polemik nikah beda agama, karena memang tidak memiliki tempat yang legal di sistem hukum Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, HNW berharap putusan-putusan MK dalam perkara sebelumnya dan sikap tegas pemerintah terkait perkawinan beda agama ini dapat diikuti oleh semua pihak di Indonesia. Termasuk, peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA). Ia mencontohkan satu kasus hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menimbulkan kontroversi, karena memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama.

"Maka setelah sikap resmi Pemerintah disampaikan di MK, serta MK kembali mengeluarkan keputusannya, mestinya MA dapat mengingatkan para hakim, seperti dalam kasus Hakim di PN Surabaya, untuk mengikuti dan menaati aturan UUD NRI 1945 dan putusan-putusan MK yang menolak judicial review nikah beda agama," jelas HNW.

Dengan ini, ia berharap ke depannya tidak terulang kembali pernikahan beda agama yang tidak dibenarkan oleh UUD NRI 1945, UU Perkawinan, kebijakan pemerintah, maupun putusan MK. HNW pun berharap agar masyarakat menaati aturan-aturan yang berlaku di Indonesia untuk kemaslahatan dan kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia yang oleh UUD disebut sebagai Negara Hukum.

Salah satunya menaati ketentuan konstitusi dan hukum soal pernikahan yang sah, yaitu pernikahan yang hanya dilaksanakan oleh pasangan yang memiliki agama yang sama.

"Aturan-aturan tersebut sudah dihadirkan sebagai bentuk dari pelaksanaan UUD NRI 1945, juga pengakuan dan penghormatan terhadap masalah HAM,"pungkasnya.

Simak video 'PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ma'ruf Amin: Tidak Boleh':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT